Data Kawasan Konservasi Laut Indonesia Terima Pengakuan Dunia, KKP Target Perluasan

JAKARTA, AFU.ID — Data kawasan konservasi laut Indonesia berhasil menerima pengakuan dunia berkat penyelarasan dengan database World Database on Protected Areas (WDPA).

Publik dapat mengakses informasi tersebut secara terbuka melalui platform Protected Planet atau tautan berikut.

Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) pada Sabtu (16/5/2026), capaian tersebut memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam perlindungan maupun pengelolaan laut.

Pasalnya, penyelarasan dengan database WDPA memastikan data kawasan konservasi laut Indonesia tercatat secara akurat, transparan, dan selaras dengan standar internasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan KKP RI, A Koswara, menyampaikan bahwa sinkronisasi data tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengakuan global terhadap capaian Indonesia.

“Ini juga menjadi pondasi penting dalam mendukung target nasional, agenda global seperti CBD (Convention on Biological Diversity/Konvensi Keanekaragaman Hayati, red), dan target 30x30,” ungkapnya.

Koswara menyatakan, integrasi data ke dalam sistem global turut membuka peluang kerja sama internasional.

Mulai dari akses pendanaan biru hingga penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan di sektor kelautan.

Oleh karena itu, KKP RI menargetkan perluasan kawasan konservasi laut sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Target perluasannya mencapai 97,5 juta hektar pada 2045 mendatang yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi biru.

Adapun tujuan utamanya adalah menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan pemanfaatan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus mendukung target global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework untuk melindungi 30% wilayah laut dunia, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing sektor kelautan Indonesia.

Sementara itu, Firdaus Agung selaku Direktur Konservasi Ekosistem pada Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP RI menjelaskan bahwa dalam pelaporan capaian kawasan konservasi, Indonesia menggunakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan kerangka pelaporan CBD.

Pendekatan tersebut memastikan data yang tersampaikan akurat dan mendapat pengakuan secara internasional.

Yang mana, wilayah laut teritorial Indonesia mencakup hingga 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan, dengan total luasan sekitar 3.257.357 kilometer persegi.

“Untuk pelaporan di bawah CBD, Indonesia menggunakan luas laut teritorial sebagai dasar perhitungan cakupan kawasan konservasi laut,” tuturnya.

Melalui pendekatan tersebut, KKP RI mengusulkan agar WDPA menggunakan referensi yang sama dalam menghitung persentase capaian kawasan konservasi Indonesia.

Dengan demikian, data nasional dan pelaporan global dapat selaras serta meminimalkan perbedaan interpretasi.

Menteri KKP RI, Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa penguatan data dan perluasan kawasan konservasi akan terus menjadi prioritas.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui ekonomi biru,” ujarnya. (ADR)