Dasco Pimpin Rapat Paripurna RUU Perampasan Aset: 226 Anggota Hadir, Puan Absen!

JAKARTA, AFU.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendadak menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Rapat paripurna itu itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan I, salah satu agendanya yakni menerima laporan Komisi III DPR mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Rapat ini juga dipimpin oleh para Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Cucun Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Namun, Ketua DPR Puan Maharani absen dan tak ada di kursi pimpinan sidang.

Dalam pembukaan rapat, Dasco melaporkan ada 226 dari 580 anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna kali ini. Bila mengacu pada aturan rapat paripurna, jumlah tersebut kuorum alias memenuhi minimal jumlah kehadiran anggota.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada rapat paripurna hari ini telah ditandatangani hadir 226 dan izin 63, oleh karena itu, kuorum telah tercapai,” ujar Dasco.

Dasco lantas langsung membuka rapat tersebut dengan lafaz basmallah dan sidang dinyatakan terbuka. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-3 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2026-2027 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” imbuh dia.

Rapat ini juga dihadiri pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok bersama rekan-rekannya. Mereka menyaksikan jalannya rapat paripurna dari atas balkon gedung DPR RI.

Diketahui, AMPB tengah melaksanakan aksi di depan Gedung DPR untuk menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka diperkenankan masuk untuk mengawal janji DPR yang akan mempercepat proses pengesahan RUU Perampasan Aset yang mandek bertahun-tahun.

Berikut daftar agenda Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I hari ini:

• Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025

• Tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya

• Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Perubahan ke-5 Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan ke-4 Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

• Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon Kepala Eksekutif Pegawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

• Laporan Komisi III DPR terhadap perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana

• Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Perubahan Keempat Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul Inisiatif Komisi IV DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI

• Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (FAP)