Dasco Ahmad Teken Surat Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Selesai 15 Desember

JAKARTA, AFU.ID — Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen pimpinan DPR RI di depan gerbang Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/26). Dalam surat tersebut, pimpinan DPR disebut menyatakan siap mengundurkan diri apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Surat itu dibacakan sekitar pukul 11.55 WIB setelah Botok mengikuti pertemuan dengan pimpinan DPR.

“Kali ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta,” kata Botok sebelum membacakan surat tersebut. Pernyataan itu disampaikan di hadapan massa AMPB yang berkumpul di depan kompleks parlemen. Pembacaan surat tersebut menjadi bagian dari penyampaian hasil pertemuan antara AMPB dan pimpinan DPR.

Dalam poin pertama, DPR RI disebut memandang pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai agenda legislasi penting. RUU tersebut diharapkan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan. DPR juga disebut berkomitmen mendorong pembahasan rancangan undang-undang secara serius dan terukur.

Surat tersebut menyebut seluruh tahapan pembahasan harus dilakukan secara cermat, efektif, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan DPR juga berkomitmen memastikan pembentukan RUU Perampasan Aset diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Batas waktu itu menjadi tenggat yang akan dikawal AMPB bersama massa pendukungnya.

Pada poin keempat, pimpinan DPR RI disebut menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jajaran DPP, pimpinan, ataupun anggota DPR RI apabila RUU tersebut tidak disahkan hingga batas waktu yang ditentukan. Komitmen itu disebut sebagai upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan keuangan negara. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan terpisah dari pimpinan DPR mengenai isi surat tersebut.

Surat komitmen itu dibacakan setelah Botok dan sejumlah perwakilan AMPB bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Sebelumnya, perwakilan AMPB juga menyaksikan rapat paripurna yang membahas perkembangan RUU Perampasan Aset.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset paling lambat disahkan pada Desember 2026. “Ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026,” kata Habiburokhman. Ia menyebut pengesahan RUU tersebut akan melengkapi sistem peradilan pidana terpadu bersama KUHAP.

Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu karena mengatur konsep yang relatif baru di Indonesia. Berbeda dengan KUHAP yang telah memiliki undang-undang sebelumnya, rancangan tersebut harus membangun dasar hukum perampasan aset secara lebih komprehensif. AMPB menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan hingga pengesahan sesuai tenggat yang tertuang dalam surat komitmen tersebut. (RHU)