JAKARTA, AFU.ID - Isu penunjukan pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, sebagai Ketua Tim Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan, secara tegas dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti sang pengusaha sawit itu, tak punya peran sama sekali.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, mengungkapkan peran pengusaha bernama lengkap Andi Syamsuddin Arsyad itu tetap penting. Muhidin menjelaskan, posisi Haji Isam adalah sebagai pihak swasta yang ditunjuk sebagai Staf Ahli dan dipercaya untuk membantu percepatan penanganan karhutla di wilayah Banua (sebutan untuk Kalimantan Selatan). Dalam perannya tersebut, Haji Isam memberikan dukungan teknis dan finansial yang signifikan di lapangan.
”Karena memang ia ditunjuk menjadi Staf Ahli, dan diminta untuk menangani karhutla di Kalsel. Ada 100 unit pompa air yang dibantu Haji Isam, dan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar untuk dua minggu ke depan,” ungkap Muhidin, Senin (24/8/2026). Haji Isam juga memberikan bantuan berupa alat berat, hingga water bombing dari pengusaha tersebut.
Sementara untuk koordinator, ujar Muhidin, Ketua Tim Percepatan Penanganan Karhutla, dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. ”Ini Menko Pangan yang menjadi Ketua Tim,” tegas Muhidin.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mengkoordinasikan pemadaman karhutla sesuai pembagian wilayah terdampak. Tokoh-tokoh yang ditunjuk di antaranya adalah Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
”Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain loh ya nanti. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita percepat penanganan,” lanjut Prasetyo.
Terkait keterlibatan swasta, memang dibuka luas oleh pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, penanggulangan karhutla membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan kelapa sawit dan tambang yang berada di wilayah terdampak.
”Kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah ya, semua stakeholder yang dianggap mampu. Termasuk perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang, kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” ujar Tito.
Di sisi lain, upaya pemadaman di enam provinsi prioritas—yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan—menghadapi tantangan berat. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan, penyusutan sumber air menjadi kendala utama operasi darat maupun udara.
”Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api. Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket water bombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot,” papar Berton.
Selain krisis air, embusan angin kencang di sekitar titik api turut menyulitkan helikopter melakukan manuver pemadaman. BNPB menegaskan bahwa operasi water bombing tetap difungsikan sebagai pendukung utama bagi Satgas Darat yang menjadi ujung tombak penanganan karhutla di lapangan. (MAR)
