Bivitri Susanti Sebut Gibran Tak Bisa Dimakzulkan Lewat Perkara Syarat Pencalonan Cawapres di MK

JAKARTA, AFU.ID — Sidang pokok perkara pembuktian sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024, menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang diajukan oleh pemohon. Bivitri mengatakan, sengketa terkait pencalonan Gibran di Pemilu 2024 lalu tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) di DPR.

Adapun Bivitri menyebut perkara syarat pencalonan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). "Rezim impeachment itu bukan rezim yang kita bisa gunakan dalam perkara ini," kata Bivitri dalam sidang perkara Nomor 01.PHPU.PRES-XXIV/2026 di ruang sidang MK, Rabu (30/9/2026).

Dalam sidang semalam, Bivitri menjelaskan bahwa norma pemakzulan telah diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Seorang kepala negara hanya bisa dimakzulkan apabila terdapat pelanggaran syarat-syarat fundamental konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UUD 1945.

Syarat-syarat administrasi pencalonan tidak termasuk dalam cakupan rezim impeachment politik tersebut. "Kalau pertanyaan apakah makanya harus MK yang melakukan? Yes. Kenapa? Karena memang rezim impeachment itu tidak bisa digunakan, tapi kita tidak punya jalan keluar," ucapnya.

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya telah menyatakan sebuah perkara terkait tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, PTUN menginstruksikan agar penyelesaian sengketa tersebut seharusnya diputuskan oleh MK. "Itu ada dalam pertimbangan hukum putusan tata usaha negara yang merupakan judicial instruction sebenarnya, walaupun bukan ada dalam putusan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mempertanyakan batas wewenang penyelesaian sengketa dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan peradilan umum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Afifuddin mempertanyakan apakah pengujian keotentikan suatu dokumen administrasi negara yang dikeluarkan oleh pejabat resmi menjadi domain pengujian di peradilan konstitusi atau ranah peradilan umum.

"Apabila ada satu dokumen, dalam hal ini produk yang diterbitkan oleh pejabat negara, diragukan keotentikannya, diragukan kevalidannya, apakah memang hal ini harus ditangani oleh lembaga peradilan konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, atau hal ini dilakukan di peradilan umum seperti PTUN? Karena ini berkaitan dengan administrasi negara," ujar Idham di hadapan majelis hakim dan ahli. (FAP)