Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Hampir 2 Ribu Dapur MBG Ditutup BGN, Tak Punya Sertifikat Higiene dan Sanitasi
Bagikan:
Penulis: Raihan Immaduddin
Ringkasan Berita
Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan setempat. Dari 27.485 dapur yang terdata, hanya 27.022 yang memenuhi syarat, dengan penutupan paling banyak terjadi di Jawa dan Banten. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan pentingnya pemenuhan standar higienis dan sanitasi untuk operasional dapur MBG dan menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
Sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG, Rabu (2/9/2026). (Antara/Umarul Faruq)
JAKARTA, AFU.ID— Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan dilakukan setelah dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan setempat.
Data tersebut adalah hasil penyisiran BGN terhadap jaringan dapur MBG di berbagai daerah. Dari 27.485 dapur yang terdata sebelumnya, jumlah yang masuk dalam penyisiran sementara menjadi 27.022 SPPG, dengan 1.999 di antaranya diketahui belum mengajukan pendaftaran SLHS. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, persoalan tersebut berbeda dengan dapur yang sudah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan.
Sebaran dapur yang ditutup paling banyak berada di wilayah Jawa dan Banten dengan jumlah 1.417 SPPG. Sebanyak 351 SPPG berada di wilayah Sumatera, dan 231 lainnya tersebar di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. “Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta.
Setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional dapur-dapur tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemenuhan SLHS dan standar sanitasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan dapur MBG. Sudaryono menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu SPPG untuk memastikan ketentuan tersebut dipatuhi.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG,” tutup Sudaryono. (RAI)