JAKARTA — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) pada Minggu (27/9). Kantor Netanyahu menyebut kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan membahas berbagai tantangan regional. Kantor berita resmi UEA, WAM, sebelumnya melaporkan bahwa Netanyahu bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dalam kunjungan tersebut. "Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan hubungan antara kedua negara dan tantangan-tantangan regional," demikian pernyataan kantor Netanyahu melalui akun X.
Netanyahu datang bersama istrinya, Sara Netanyahu, serta sejumlah pejabat senior Israel, termasuk Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Shmuel Ben-Ezra, Kepala Mossad Roman Hoffman, Sekretaris Militer Guy Markizeno, dan penasihat kebijakan luar negeri Ophir Falk. Associated Press (AP) sebelumnya melaporkan, dengan mengutip sumber di lingkaran dalam Netanyahu, bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara rahasia.
Menurut laporan AP, Netanyahu datang untuk meminta pemimpin UEA membantah laporan bahwa dirinya pernah memperingatkan Israel mengenai rencana serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Kantor Netanyahu membantah laporan tersebut. "Berita palsu. Kunjungan tersebut semata-mata berfokus pada penguatan hubungan antara kedua negara dan pembahasan tantangan-tantangan regional," kata kantor Netanyahu.
Laporan mengenai peringatan tersebut sebelumnya muncul dalam investigasi surat kabar Israel Haaretz yang diterbitkan pada awal September. Haaretz melaporkan bahwa Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan telah memperingatkan Netanyahu mengenai rencana Hamas sekitar satu setengah minggu sebelum serangan 7 Oktober 2023. Menurut laporan investigasi itu, Netanyahu tidak meneruskan peringatan tersebut kepada Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) saat itu, Herzi Halevi, maupun kepada para pimpinan badan keamanan Israel.
Netanyahu kemudian menginstruksikan pengacaranya untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap media tersebut terkait laporan itu. Investigasi Haaretz tersebut muncul menjelang peluncuran buku karya jurnalis Israel Shlomi Eldar dan Ruth Yuval berjudul Sandera: 843 Hari Penelantaran (Hostages: 843 Days of Abandonment). Kedua penulis menyatakan investigasi mereka didasarkan pada keterangan puluhan sumber di Israel dan luar negeri.
Laporan tersebut kemudian memicu reaksi di Israel. Sejumlah pemimpin oposisi kembali menuduh pemerintah lalai dan mendesak pembentukan komisi penyelidikan negara untuk mengusut peristiwa 7 Oktober 2023. Pada hari itu, Israel menghadapi serangan roket besar-besaran dari Jalur Gaza. Militan Hamas kemudian menerobos wilayah perbatasan Israel, menyerang personel militer dan warga sipil serta menyandera lebih dari 250 orang.
Menurut data resmi Israel, sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan tersebut. Israel kemudian melancarkan operasi militer darat di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 70.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik yang berlangsung sejak saat itu. Konflik tersebut juga berkembang menjadi konfrontasi regional yang melibatkan Israel dengan Hezbollah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman, serta Iran.
Sebelumnya Netanyahu Serang Qatar
Kunjungan Netanyahu ke UEA berlangsung setelah pemerintah Qatar membantah tuduhannya mengenai peran Doha dalam membentuk opini publik terhadap Israel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari menolak tuduhan Netanyahu yang disampaikan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB bahwa Qatar menjalankan kampanye untuk memengaruhi opini publik agar menentang Israel.
"Kami dengan tegas menolak tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Sidang Umum PBB bahwa Negara Qatar menjalankan kampanye untuk memengaruhi opini publik terhadap Israel," kata al-Ansari dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Menurut Al-Ansari, tuduhan tersebut merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari tindakan pemerintah Israel di wilayah Palestina yang diduduki serta dampak kemanusiaan akibat konflik. Qatar juga membantah klaim bahwa meningkatnya kritik terhadap Israel, khususnya di kalangan generasi muda di berbagai negara, merupakan hasil kampanye pengaruh yang terorganisasi.
"Mengaitkan perubahan opini publik global yang semakin besar, terutama di kalangan generasi muda, dengan tuduhan 'kampanye pengaruh' merupakan penghinaan terhadap kesadaran dan penilaian generasi yang menyaksikan secara langsung dan di hadapan seluruh dunia apa yang terjadi di lapangan dan membentuk pandangan mereka berdasarkan hal tersebut," ujar Al-Ansari.
Dia mengatakan Israel seharusnya berfokus pada kebijakan pemerintahnya jika ingin mengubah pandangan masyarakat internasional, bukan menyalahkan Qatar atau pihak luar lainnya. "Upaya untuk menyalahkan Qatar atau pihak lain atas perubahan opini publik global yang terbentuk dari apa yang disaksikan masyarakat sendiri kini tidak lagi meyakinkan," katanya. Al-Ansari kemudian menyerukan agar Israel mengubah kebijakannya, menghormati hukum internasional, dan bertanggung jawab atas tindakannya. (EER)
