JAKARTA, AFU.ID — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menawarkan gagasan tentang ketahanan nasional yang dapat berkembang menjadi ketahanan kolektif dalam pidatonya pada Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Sabtu (26/9) waktu setempat. Sugiono menyebut ketahanan nasional sebagai fondasi bagi ketahanan kawasan dan sistem multilateral. Menurut dia, negara yang mampu membangun ketahanan di dalam negeri akan memiliki kapasitas lebih besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan regional dan global.
"Inilah bagaimana ketahanan nasional menjadi ketahanan kolektif," kata Sugiono dalam pidatonya. Gagasan tersebut menjadi salah satu benang merah pidato yang membahas ketahanan Indonesia, peran ASEAN, reformasi multilateralisme, Palestina, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB, hingga pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Sugiono mengatakan Indonesia telah mengembangkan konsep ketahanan nasional sejak 1960-an untuk menjaga identitas, kedaulatan, persatuan, serta pembangunan di tengah berbagai tantangan. Ketahanan tersebut, kata dia, harus berangkat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pekerjaan, pendidikan hingga layanan kesehatan. Konsep tersebut kemudian diperluas ke tingkat kawasan. Sugiono menempatkan ASEAN sebagai contoh bagaimana negara-negara dengan sejarah, sistem politik, tingkat pembangunan dan kepentingan nasional yang berbeda tetap memilih untuk mempertahankan komunikasi dan mencari titik temu.
"Kita tidak selalu sepakat, tetapi kita telah membuat pilihan sadar untuk tetap bersama, dan kita memilih untuk terus berbicara bahkan ketika mencapai kesepakatan sulit dilakukan," kata Sugiono. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia mendukung penguatan multilateralisme, tetapi menilai sistem tersebut harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Ia mengatakan jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah mengurangi multilateralisme, melainkan membangun sistem yang lebih kuat, representatif, lincah, dan mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
"Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik," katanya. Dalam isu Palestina, Sugiono menegaskan Indonesia akan terus mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hingga terwujud negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara, hukum internasional, dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Menurut Sugiono, Palestina menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap kemampuan sistem multilateral dalam menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya. "Palestina bukan hanya persoalan bagi satu kawasan. Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang sejak awal diciptakan untuk dilindungi dan apakah sistem tersebut mampu memberikan hasil ketika hal itu paling dibutuhkan," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas kepemimpinannya selama satu dekade, sekaligus menekankan pentingnya kepemimpinan berikutnya dalam memperkuat Piagam PBB dan menerjemahkan multilateralisme menjadi hasil konkret. Indonesia, kata Sugiono, juga siap melanjutkan kontribusinya melalui diplomasi, mediasi, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, dan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia telah mengirim personel dalam berbagai misi penjaga perdamaian PBB sejak 1957.
Sugiono kemudian menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030 dengan tema "Membangun Persatuan, Memajukan Perdamaian". "Membangun persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka. Memajukan perdamaian membutuhkan penghormatan terhadap hukum internasional dan penggunaan berbagai instrumen yang tersedia secara efektif," katanya.
Ia juga membawa prinsip politik luar negeri Indonesia untuk terus membuka ruang kerja sama dengan semua pihak. Sugiono mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, "1.000 teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak." Menurutnya, pendekatan tersebut diterapkan Indonesia dalam keterlibatannya di ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA, dan PBB.
Pidato tersebut ditutup dengan seruan agar negara-negara memperkuat ketahanan bersama agar mampu menghadapi krisis, menjaga kerja sama kawasan, dan membuat institusi internasional tetap mampu memberikan hasil bagi masyarakat. "Ketahanan bukan sekadar tentang bertahan menghadapi badai. Ketahanan adalah tentang memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju bersama," kata Sugiono.
Berikut transkrip pidato Menlu Sugiono pada Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-81 PBB:
Transkrip Pidato Menlu Sugiono di PBB (Bahasa Indonesia)
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salom. Semoga kedamaian menyertai kita semua.
81 tahun yang lalu, dari abu Perang Dunia II, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir. Kita muncul dari dunia yang hancur akibat perang dengan keyakinan bersama bahwa umat manusia tidak boleh lagi menyerahkan masa depannya kepada perang dan perpecahan. Dan kita berbagi janji untuk membangun masa depan yang damai.
Selama delapan dekade, kita telah bekerja untuk mengubah janji tersebut menjadi kemajuan. Bangsa-bangsa membebaskan diri dari kolonialisme. Globalisasi menghubungkan perekonomian kita. Teknologi mengubah masyarakat kita, dan pembangunan meningkatkan kehidupan miliaran orang. Namun, kemajuan tidak pernah berjalan lurus.
Kita telah melalui krisis keuangan, pandemi global, bencana iklim, persaingan geopolitik, dan berbagai konflik di seluruh dunia. Dalam setiap transformasi dan setiap krisis, satu pelajaran tetap jelas. Agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme harus tangguh. Multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang terpenting, menghasilkan sesuatu.
Sebab, multilateralisme yang tidak mampu menghasilkan sesuatu akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan tanpa kepercayaan, multilateralisme tidak akan pernah bertahan. Membangun multilateralisme yang tangguh dimulai dari dalam negeri. Dimulai dari negara-negara yang tangguh. Dan dimulai dari rumah, sesuatu yang telah dipahami Indonesia selama beberapa dekade.
Pada 1960-an, Indonesia mengembangkan konsep ketahanan nasional untuk menjaga identitas, melindungi kedaulatan dan persatuan, serta mempertahankan pembangunan dalam menghadapi tantangan dan hambatan.
Sebuah bangsa tangguh ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ketika petani dapat berproduksi, ketika pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ketika anak-anak dapat belajar, tumbuh, serta memimpikan masa depan mereka. Bagi Indonesia, hal ini berarti membangun kemandirian pangan yang lebih besar dan memperkuat ketahanan energi. Yang terpenting, hal ini juga berarti berinvestasi pada masa depan rakyat, memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan berkualitas dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Pada saat yang sama, kita membangun perekonomian yang mampu menghadapi guncangan dan menciptakan peluang—lebih banyak lapangan kerja, industri yang lebih kuat, dan kapasitas produktif yang lebih besar. Hal yang menjadi pusat ketahanan kita adalah kemampuan mengelola perbedaan dan mempertahankan persatuan. Sebagai bangsa dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia telah belajar bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus diatasi. Keberagaman adalah sesuatu yang harus dikelola, dihormati, dan diubah menjadi kekuatan.
Melalui partisipasi demokratis, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan, kita mempertahankan persatuan. Dari Aceh hingga Papua, dari Yangas hingga Rote, Indonesia adalah satu rakyat. Indonesia adalah satu bangsa. Kita juga terus memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme nasional dan komitmen terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional.
Hal ini berjalan seiring dengan pembangunan ketahanan nasional, karena hak asasi manusia bukan hanya tentang ketiadaan kekerasan. Hak asasi manusia juga berarti memastikan masyarakat memiliki pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kepada para tetangga, sahabat, dan mitra kami, tidak boleh ada keraguan. Indonesia saat ini berdiri kokoh, berlandaskan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Dan ketika negara-negara tangguh di dalam negeri, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi melampaui batas negaranya. Indonesia yang memiliki ketahanan pangan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan regional dan global. Semakin tangguh Indonesia dalam bidang energi, semakin besar kontribusinya terhadap transisi energi global.
Perekonomian yang lebih kuat membuka peluang yang lebih besar bagi kerja sama dan kemakmuran bersama. Beginilah ketahanan nasional menjadi ketahanan kolektif. Dan beginilah ketahanan membantu kita memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.
Tuan Presiden, negara yang tangguh berkontribusi terhadap kawasan yang tangguh. Ketahanan nasional kita akan mendukung dan melengkapi kawasan yang stabil, damai, dan dapat diprediksi. Asia Tenggara merupakan rumah bagi salah satu populasi usia produktif terbesar di dunia. Kawasan ini kini menjadi perekonomian terbesar kelima di dunia, didukung oleh ekonomi digital yang besar dan berkembang pesat.
ASEAN menyatukan negara-negara dengan sejarah, sistem politik, tingkat pembangunan, dan kepentingan nasional yang berbeda. Kita tidak selalu sepakat, tetapi kita telah membuat pilihan sadar untuk tetap bersama, dan kita memilih untuk terus berbicara bahkan ketika mencapai kesepakatan sulit dilakukan. Selama hampir enam dekade, ASEAN telah mengelola perbedaan, mempertahankan komunikasi, dan terus mencari titik temu.
Inilah kekuatan yang lahir dari persatuan dan sentralitas ASEAN. Hal tersebut memungkinkan kita melibatkan seluruh mitra dan mempertahankan ruang bagi dialog dan kerja sama, bahkan ketika persaingan strategis semakin meningkat di sekitar kita. Pada saat yang sama, membangun kawasan yang tangguh membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Karena itu, ASEAN harus terus berkembang agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kawasan yang lebih luas.
Yang Mulia, ketahanan di tingkat nasional dan kawasan harus diimbangi dengan sistem multilateral yang mampu mendukung dan mempertahankannya. Di sinilah Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi sesuatu yang tidak tergantikan. PBB memberikan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan konflik. PBB menyediakan aturan bersama ketika kepentingan saling bersaing. PBB memungkinkan kita menggabungkan kapasitas ketika tidak ada satu negara pun yang dapat bertindak secara efektif sendirian. Karena itu, Indonesia terus percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, percaya kepada PBB juga berarti percaya bahwa organisasi ini harus berkembang mengikuti dunia yang dilayaninya.
Mari kita tegaskan bahwa jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik. Sistem multilateral yang sesuai untuk abad ke-21 harus lebih representatif, lebih lincah, dan lebih mampu menghasilkan sesuatu. Transformasi kelembagaan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi urgensi tantangan saat ini mengharuskan kita bertindak sekarang.
Kita harus memulai dengan memperkuat kapasitas kolektif untuk menghadapi krisis, merespons krisis global dan situasi kemanusiaan secara efektif, serta mempertahankan perdamaian, pembangunan, dan kerja sama. Pada saat yang sama, arsitektur keuangan internasional juga harus berkembang agar dapat merespons kebutuhan negara-negara berkembang dengan lebih baik, memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk mengejar prioritas pembangunan sendiri dan membangun ketahanan mereka. Namun, institusi yang lebih kuat saja tidak akan menyelamatkan multilateralisme. Institusi hanya sekuat prinsip-prinsip yang bersedia kita tegakkan.
Hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten. Kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri. Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip tersebut dan ujian terhadap hati nurani kita. Pelanggaran hukum internasional yang jelas di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan kita pada dunia sebelum 1945—dunia sebelum Piagam PBB, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan sebelum empat Konvensi Jenewa 1949. Indonesia memahami apa artinya berjuang melawan kolonialisme, berjuang di dunia ketika hukum internasional lemah dan kekuatan menentukan kebenaran.
Perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan telah membentuk dukungan konsisten Indonesia terhadap rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri. Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi dan sampai negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan solusi dua negara, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Palestina bukan hanya persoalan bagi satu kawasan. Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang sejak awal diciptakan untuk dilindungi dan apakah sistem tersebut mampu memberikan hasil ketika hal itu paling dibutuhkan.
Tuan Presiden, sistem multilateral yang efektif juga membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Filosofi kepemimpinan Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dengan memberikan teladan dari depan, membangun kepercayaan dengan berdiri di tengah masyarakat, dan memberdayakan dari belakang. Kepemimpinan bukan sekadar tentang memerintah. Kepemimpinan adalah tentang menggunakan kebijaksanaan dan memberikan kekuatan kepada orang lain untuk bergerak maju.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres telah memimpin organisasi ini melalui periode yang sangat penuh tantangan. Perang dan ketegangan geopolitik, pandemi global, keadaan darurat kemanusiaan, dan transformasi teknologi yang berlangsung cepat. Indonesia menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan dan pengabdiannya selama satu dekade terakhir. Di tengah berbagai tantangan tersebut, PBB terus menyediakan platform penting bagi dialog dan pemecahan masalah secara kolektif.
Sekretaris Jenderal berikutnya akan memikul tanggung jawab yang sama pentingnya untuk menegakkan Piagam, memperkuat organisasi, dan menerjemahkan multilateralisme menjadi hasil konkret bagi masyarakat. Kepemimpinan yang efektif juga harus disertai komitmen penuh negara-negara anggota untuk membuat multilateralisme bekerja.
Kontribusi Indonesia
Indonesia siap menjalankan bagiannya, sebagaimana diamanatkan konstitusi kita untuk berkontribusi terhadap dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui diplomasi dan mediasi, Indonesia telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik di kawasan maupun di luar kawasan.
Indonesia termasuk salah satu kontributor utama misi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan mengirimkan personel ke berbagai misi di seluruh dunia sejak 1957. Selama hampir dua dekade, penjaga perdamaian Indonesia telah bertugas di bawah bendera PBB di Lebanon. UNIFIL mungkin memasuki babak terakhirnya, tetapi komitmen Indonesia tidak berakhir bersama misi tersebut.
Pengalaman, pengorbanan, dan dedikasi para penjaga perdamaian kita akan terus membentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Kita akan melanjutkan diplomasi melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, dan keterlibatan di berbagai kawasan dan institusi. Tuan Presiden, dalam semangat inilah Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Komitmen kita jelas: Membangun persatuan, memajukan perdamaian. Membangun persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka. Memajukan perdamaian membutuhkan penghormatan terhadap hukum internasional dan penggunaan berbagai instrumen yang tersedia secara efektif. Indonesia akan bekerja untuk menjaga dialog tetap terbuka, membangun titik temu, dan mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama praktis.
Kita akan menegakkan Piagam PBB secara konsisten untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Kita akan membawa prinsip yang sama yang menjadi panduan politik luar negeri kita: menjalin hubungan dengan semua pihak dan menjaga ruang kerja sama tetap terbuka. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam kuliahnya tahun lalu, "1.000 teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak." Pendekatan yang sama memandu keterlibatan Indonesia dengan seluruh mitra melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA, dan PBB. Indonesia akan memperluas persahabatan untuk menghasilkan kerja sama yang konkret.
Tuan Presiden, 81 tahun yang lalu, Indonesia berjuang melawan kolonialisme agar kita dapat menentukan masa depan sendiri. Hari ini kita menegaskan kembali janji kita untuk masa depan perdamaian yang kita bagi bersama. Satu tahun lalu, Presiden Prabowo menyerukan agar kita semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Hari ini saya meneruskan seruan tersebut. Dan ketika kita semakin mendekat, mari kita juga membuat satu sama lain menjadi lebih kuat. Cukup kuat bagi negara-negara kita untuk menghadapi krisis, cukup kuat bagi kawasan kita untuk mempertahankan kerja sama, dan cukup kuat bagi institusi kita untuk memberikan hasil bagi masyarakat.
Karena ketahanan bukan sekadar tentang bertahan menghadapi badai. Ketahanan adalah tentang memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju bersama. Dan hanya melalui ketahanan kolektif kita, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi cukup kuat untuk memenuhi janji yang kita buat 81 tahun lalu: masa depan yang damai bagi generasi-generasi mendatang. Terima kasih. Terima kasih.
Pidato Menlu Sugino English Version
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salom. May peace be upon all of us.
81 years ago, from the ashes of the Second World War, Indonesia and the United Nations were born. We emerged from a world devastated by war with a shared conviction that never again should humanity leave its future to war and division. And we shared a founding promise to build a future of peace. For eight decades, we have worked to turn that promise into progress. Nations freed themselves from colonialism. Globalization connected our economies. Technology transformed our societies, and development improved the lives of billions. But progress has never been linear.
We have lived through financial crises, a global pandemic, climate disasters, geopolitical rivalries, and conflicts around the world. With every transformation and every crisis, one lesson remains clear. For peace and prosperity to endure, multilateralism must be resilient. It must be able to adapt, to respond, and most importantly, to deliver. Because multilateralism that cannot deliver will lose people's trust. And without trust, multilateralism will never endure.
Building resilient multilateralism begins at home. It begins with resilient nations. It starts at home, and Indonesia has long understood this for decades. In the 1960s, Indonesia developed the concept of national resilience to safeguard our identity, to protect our sovereignty and unity, and to sustain our development in the face of challenges and obstacles. At the heart of our resilience are our people. A nation is resilient when families can provide for their households. When farmers can produce, when workers can find decent jobs, and when children can learn, grow, and dream about their future.
For Indonesia, this means building greater self-sufficiency in food and strengthening our energy security. Most importantly, this also means investing in the future of our people, ensuring our children receive quality education, and ensuring our people have access to essential healthcare. At the same time, we are building an economy that can withstand shocks and create opportunities—more jobs, stronger industries, and greater productive capacity.
Central to our resilience is our ability to manage differences and preserve our unity. As a nation of more than 280 million people, Indonesia has learned that diversity is not something to overcome. It is something to manage, respect, and turn into strength. Through democratic participation, dialogue, and respect for differences, we preserve our unity. From Aceh to Papua, from Yangas to Rote, Indonesia is one people. Indonesia is one nation.
We also continue to strengthen the promotion and protection of human rights through our national mechanisms and our commitment to international human rights obligations. This goes hand in hand with building our national resilience, because human rights are not only the absence of violence. They are also about ensuring that people have food, education, and healthcare.
To our neighbors, friends, and partners, let there be no doubt. Indonesia stands strong today, grounded firmly in democracy, human rights, and the rule of law. And when nations are resilient at home, they have greater capacity to contribute beyond their borders. A food-secure Indonesia can contribute more to regional and global food security. The more energy-resilient Indonesia can contribute more to the global energy transition.
A stronger economy opens greater opportunities for cooperation and shared prosperity. This is how national resilience becomes collective resilience. And this is how resilience helps us advance the SDGs.
Mr. President, a resilient nation contributes to a resilient region. Our national resilience will support and complement a region that is stable, peaceful, and predictable. Southeast Asia is home to one of the world's largest productive-age populations. It is now the world's fifth largest economy, supported by a large and fast-growing digital economy. ASEAN brings together nations with different histories, political systems, levels of development, and national interests. We do not always agree, but we have made a conscious choice to stay together, and we choose to keep talking even when agreement is difficult.
For almost six decades, ASEAN has managed differences, maintained communication, and continued seeking common ground. This is the strength that comes from ASEAN unity and centrality. It enables us to engage all partners and preserve space for dialogue and cooperation even as strategic competition intensifies around us. At the same time, building a resilient region requires the ability to adapt. This is why ASEAN must continue to evolve so that it remains fit for purpose and beneficial for its people and the wider region.
Excellencies, resilience at home and at the regional level must be matched by a multilateral system capable of supporting and sustaining it. This is where the United Nations remains indispensable. The United Nations gives nations the space to resolve differences without resorting to conflict. It provides common rules when interests compete. And it allows us to combine our capacities when no country can act effectively alone. This is why Indonesia continues to believe in the United Nations.
But believing in the United Nations also means believing that it must evolve with the world it serves. Let us be clear that the answer to imperfect multilateralism is not less multilateralism. It is a stronger and better multilateralism. A multilateral system fit for the 21st century must be more representative, more agile, and better able to deliver. Institutional transformation will not happen overnight, but the urgency of today's challenges requires us to act now.
We must start by strengthening our collective capacity to withstand crises, responding effectively to global crises and humanitarian situations, and sustaining peace, development, and cooperation. At the same time, the international financial architecture must also evolve to respond better to the needs of developing countries and to give them greater space to pursue their own development priorities and build their resilience. But stronger institutions alone will not save multilateralism. Institutions are only as strong as the principles we are willing to uphold.
International law must be upheld consistently. Sovereignty must be respected, and colonialism must be brought to an end. This is where Palestine remains one of the clearest tests of these principles and the test of our conscience. The clear violations of international law in Gaza and the West Bank are reminiscent of our world pre-1945—a world pre the UN Charter, pre the Universal Declaration of Human Rights, and pre the four 1949 Geneva Conventions. Indonesia knows what it means to struggle against colonialism, to struggle in a world where international law was weak and might was right.
Our nation's journey to independence has shaped our consistent support for the Palestinian people and their right to determine their own future. Indonesia will continue to stand with the Palestinian people until their right to self-determination is fulfilled and until an independent and sovereign state of Palestine is realized based on the two-state solution in accordance with international law and internationally agreed parameters. Palestine is not only a question for one region. It is a test of whether the multilateral system can uphold the very principles it was created to defend and whether it can deliver when it matters most.
Mr. President, an effective multilateral system also requires effective leadership. Indonesia's leadership philosophy, passed down through generations, teaches us that leaders must possess the capability to lead by example from the front, build confidence while standing among the people, and empower from behind. Leadership is not simply about commanding. It is about exercising wisdom and giving others the strength to move forward. Secretary-General Antonio Guterres has led this organization through an exceptionally challenging period. Wars and geopolitical tensions, a global pandemic, humanitarian emergencies, and rapid technological transformation.
Indonesia expresses its appreciation for his leadership and service over the past decade. Throughout these challenges, the UN continues to provide an important platform for dialogue and collective problem-solving. The next Secretary-General will carry an equally important responsibility to uphold the Charter, strengthen the organization, and translate multilateralism into concrete results for people. Effective leadership must also be accompanied by the full commitment of Member States to make multilateralism work.
Indonesia is prepared to carry its share, as our constitution mandates us to contribute to a world based on freedom, lasting peace, and social justice. Through diplomacy and mediation, Indonesia has contributed to resolving conflicts in the region and beyond. We have been among the top-tier contributors to UN peacekeeping missions, deploying personnel to missions around the world since 1957. For nearly two decades, Indonesian peacekeepers have served under the UN flag in Lebanon.
UNIFIL may be entering its final chapter, but Indonesia's commitment does not end with the mission. The experience, sacrifice, and dedication of our peacekeepers will continue to shape Indonesia's contribution to international peace and security. We will carry our diplomacy forward through humanitarian assistance, through peacebuilding, and through engagement across regions and institutions. Mr. President, it is in this spirit that Indonesia presents its candidature for a non-permanent seat on the UN Security Council for the 2029–2030 term.
Our commitment is clear: Fostering unity, advancing peace. Fostering unity means rebuilding trust in the multilateral system and keeping channels of dialogue open. Advancing peace requires us to uphold international law and make effective use of the tools available to us. Indonesia will work to keep dialogue open, build common ground, and turn shared responsibility into practical cooperation.
We will uphold the UN Charter consistently to maintain international peace and security. We will bring the same principle that guides our foreign policy: to engage with all and keep the space for cooperation open. As President Prabowo mentioned in his lecture last year, "1,000 friends are too few, and one enemy is too many." The same approach guides Indonesia's engagement with all partners through ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA, and the UN. Indonesia will extend the friendship to deliver practical cooperation.
Mr. President, 81 years ago, Indonesia fought against colonialism so we could chart our own future. Today we reaffirm our promise for a future of peace we all share. Also one year ago, President Prabowo called upon us to draw closer, not drift apart. Today I carry that call forward. And as we draw closer, let us also make each other stronger. Strong enough for our nations to withstand crises, strong enough for our regions to preserve cooperation, strong enough for our institutions to deliver for people.
Because resilience is not simply about surviving the storms. It is about having the strength to keep moving forward together. And only through our collective resilience can the United Nations be strong enough to fulfill the promise we made 81 years ago: a future of peace for generations to come.
I thank you. I thank you.
(EER)
