Pimpinan Hizbullah Sebut Perjanjian Damai Lebanon-Israel yang Dimediasi AS Tidak Sah

Jakarta, AFU.ID — Pemimpin kelompok Hizbullah Naim Qassem mengatakan perjanjian yang ditandatangani antara Lebanon dan Israel di Washington tidak sah, serta menyebutnya sebagai "hilangnya kedaulatan".

Sebelumnya pada Jumat (26/6), perwakilan Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimediasi AS di Washington yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik.

"Perjanjian ini tidak sah. Ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) Iran-AS harus dijalankan. Perjanjian kerangka kerja yang dirampungkan di Washington adalah penghinaan, memalukan, dan hilangnya kedaulatan," kata Qassem melalui video yang disiarkan saluran TV Lebanon Al-Manar, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, ketentuan yang menghubungkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah adalah usulan yang sangat berbahaya yang melanggar semua "garis merah".

Pada awal Juni, Reuters, yang mengutip seorang pejabat AS, melaporkan bahwa Israel dan Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni. Namun demikian, aksi saling serang antar keduanya masih berlanjut pada 20 Juni.

Kepala staf pasukan pertahanan Israel, Eyal Zamir, menggambarkan gencatan senjata tersebut rapuh dan menyerukan pasukan untuk bersiap menghadapi eskalasi lanjutan.

Sebelumnya, Naim Qassem mengatakan, kehadiran militer Israel di wilayah Lebanon tidak dapat diterima dan menekankan bahwa tentara Lebanon adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk melindungi kedaulatan nasional.

"Tidak ada tempat bagi zona keamanan ataupun posisi militer Israel di wilayah Lebanon," kata Qassem dalam pidato yang disiarkan di televisi melalui stasiun televisi lokal, Al-Manar, Minggu (21/6/2026).

Dia menuding Israel berupaya mendefinisikan ulang gencatan senjata yang berlaku sejak 27 November 2024 dengan tetap mempertahankan kebebasan melakukan aksi militer di wilayah Lebanon, sementara menuntut kepatuhan penuh dari Hizbullah.

Menurut Qassem, setiap kesepahaman di masa mendatang harus didasarkan pada penghentian total serangan Israel, penarikan penuh pasukan Israel serta pengerahan Angkatan Darat Lebanon di bagian selatan Sungai Litani.

Hizbullah. kata dia, tetap berkomitmen terhadap setiap gencatan senjata yang menyeluruh, tetapi tidak akan menerima "pelanggaran Israel" yang terus berlanjut.

Qassem juga mengatakan Amerika Serikat (AS) dapat memaksa Israel menghentikan serangan apabila menghendakinya. Dia menyampaikan bahwa dukungan AS telah memungkinkan Israel untuk melanjutkan operasi militernya.

Sebelumnya pada hari yang sama, Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, mengatakan pasukan Israel tidak akan menarik diri dari "zona keamanan" yang dikuasainya di Lebanon selatan, meskipun perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku pada Jumat (19/6).

Perjanjian tersebut menyusul penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara AS dan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik di semua front, termasuk Lebanon. (ANT/EER)