Buruknya Akses Pendidikan di Bangka Belitung, Minim Tenaga Pengajar dan Gedung SMA

JAKARTA AFU.ID —   Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hetifah Sjaifudian membahas akses pendidikan guna memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional, Kamis, (16/4/2026).

"Kita berharap Komisi X DPR ini dapat menjaring semua aspirasi kebutuhan daerah, khususnya dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini," kata Hidayat Arsani saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dan rombongan dalam rangka menyerap berbagai masukan pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional.

"Kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di daerah, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya.

Ia mengapresiasi kunjungan kerja itu karena memiliki substansi penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pendidikan nasional.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyampaikan diskusi dengan Gubernur Kepulauan Babel beserta pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi pendidikan di daerah-daerah guna menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan.

"Saat ini Komisi X DPR RI tengah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depannya," katanya.

Menurut dia, sejumlah isu strategis telah dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya terkait dengan kekurangan tenaga guru serta kebutuhan pembangunan sekolah baru, khususnya sekolah menengah atas (SMA).

“Masih ada daerah-daerah yang belum terlayani untuk pendidikan menengahnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Semoga masukan dan harapan masyarakat terkait kualitas dan akses pendidikan di Babel menjadi perhatian dari pemerintah,” katanya.

Ia berharap, suara dan harapan masyarakat Babel, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Semoga aspirasi masyarakat terkait kualitas dan akses pendidikan di Babel bisa menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah ke depan,” katanya.

(ANT/RAI)