Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual, Bripda S Resmi Dipecat dari Polres Bima Kota

JAKARTA, AFU.ID — Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat, memberhentikan tidak dengan hormat Bripda S setelah dinyatakan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan berinisial LL. Anggota Satuan Samapta tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Setelah keputusan itu, Bripda S tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri.

Wakil Kepala Polres Bima Kota Kompol Dedy Supriyadi mengatakan sidang etik dilaksanakan pada pekan terakhir Agustus 2026. Majelis etik memutuskan Bripda S terbukti melakukan perbuatan yang dilaporkan korban. “Yang bersangkutan sudah di-PTDH sesuai dengan putusan sidang etik,” kata Dedy, Selasa (1/9/2026).

Kasus tersebut berawal dari laporan LL atas dugaan rudapaksa yang disebut terjadi pada 17 Agustus 2025. Korban yang telah dewasa membuat laporan polisi pada 19 Februari 2026. Laporan itu kemudian ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemeriksaan etik dan penanganan pidana merupakan dua proses hukum yang berbeda. Putusan Komisi Kode Etik menentukan status serta sanksi kedinasan Bripda S, sedangkan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan. Karena itu, putusan PTDH tidak dengan sendirinya menjadi putusan pidana atas laporan dugaan rudapaksa.

Polres Bima Kota belum menyampaikan perkembangan terbaru terkait status penanganan laporan pidana korban. Belum dijelaskan apakah perkara telah memasuki tahap penyidikan, penetapan tersangka, atau pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Informasi yang diumumkan sejauh ini berfokus pada hasil sidang etik dan pemberhentian Bripda S.

PTDH merupakan sanksi organisasi yang mengakhiri hubungan kedinasan anggota dengan Polri. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dinilai berat berdasarkan pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri. Dalam perkara Bripda S, putusan etik menjadi dasar resmi Polres Bima Kota melaksanakan pemberhentian.

Dengan keputusan tersebut, Bripda S telah kehilangan status dan kewenangannya sebagai anggota kepolisian. Namun, hak korban atas penyelesaian laporan pidana tetap bergantung pada tindak lanjut penyidik dan proses hukum berikutnya. Polres Bima Kota perlu menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka untuk memberikan kepastian hukum kepada korban dan masyarakat. (RHU)