Dua Tahun Buron ke Papua, Eks Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan Akhirnya Ditahan

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Bupati Minahasa Utara periode 2016–2021, Vonnie Anneke Panambunan alias VAP, akhirnya ditahan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk perluasan RSUD Walanda Maramis. VAP sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah tidak memenuhi tiga panggilan pemeriksaan penyidik. Ia diamankan melalui koordinasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Timika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulut Zein Munggaran mengatakan dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp19,8 miliar. VAP ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Kerugian negara itu disebut belum dikembalikan.

VAP ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-07/P.1/Fd.1/08/2024. Setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan, ia ditetapkan sebagai DPO pada 12 September 2024. Kejaksaan menyebut VAP berada dalam status buron selama hampir dua tahun sebelum ditangkap di Timika.

Penyidik menduga VAP merekayasa pengadaan tanah dengan mengubah nomenklatur kegiatan pembangunan dan perluasan rumah sakit. Tanah seluas sekitar dua hektare yang disebut milik VAP diduga dibayarkan melalui sekretaris pribadinya yang seolah-olah menjadi pemilik lahan. “Seluruh hasil pembayaran tanah tersebut pada akhirnya diterima VAP dengan nilai sekitar Rp19,8 miliar,” kata Zein, Selasa (1/9/2026).

Lahan tersebut juga dinilai tidak memenuhi persyaratan pembangunan rumah sakit karena berada di seberang jalan dan tidak terintegrasi langsung dengan kompleks RSUD Walanda Maramis. Kejaksaan masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut. Status hukum sekretaris pribadi VAP belum ditetapkan.

Lima orang dalam perkara yang sama telah berstatus terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Mereka ialah Jemmy Hengky, Vicky Seltje Luntungan, Yunan Muarif, Suparman, dan Mieke Greets Loho, yang memiliki peran dalam rangkaian pengadaan dan pembelian bidang tanah.

Kejati Sulut menyatakan penyidikan masih dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga meminta masyarakat dan wartawan mengawasi penanganan perkara tersebut. Penahanan VAP dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

VAP dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer dan Pasal 3 juncto Pasal 55 sebagai dakwaan subsider. Jika terbukti bersalah, ia terancam pidana penjara paling singkat empat tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup. Status VAP masih sebagai tersangka dan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. (RHU)