Tak Hanya Korupsi, Ini Dia Deretan Tindak Pidana yang Bakal Kena Perampasan Aset

JAKARTA, AFU.ID — Komisi III DPR RI menetapkan 13 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam cakupan ruang lingkup penindakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Daftar kejahatan tersebut membentang dari tindak pidana korupsi hingga perdagangan orang. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, penetapan 13 jenis kejahatan ini merupakan buah dari riset mendalam serta pencermatan atas masukan para ahli hukum.

Selain itu, Komisi III juga melakukan studi komparasi terhadap penerapan aturan perampasan aset di berbagai negara. "Terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini, Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (29/8/2026).

Menurut Habiburokhman, para pakar hukum menyarankan agar perampasan aset tanpa melalui mekanisme putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dibatasi pada jenis-jenis kejahatan tertentu. Kriterianya mencakup tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan keuangan negara dan masyarakat luas, serta memiliki dampak publik yang serius.

Dalam penyusunannya, Komisi III DPR meninjau praktik hukum di beberapa negara. Di Selandia Baru, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana diterapkan khusus untuk kejahatan signifikan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara dan nilai aset melebihi NZ$30 ribu. Ketentuan perampasan aset berfokus pada kejahatan serius ini juga diterapkan di Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, hingga Belanda.

Habiburokhman menggarisbawahi komitmen DPR untuk melahirkan regulasi yang efektif, proporsional, berkeadilan, dan memberikan kemanfaatan hukum. Ia menegaskan, partisipasi publik dan kajian akademis menjadi pondasi utama pembentukan undang-undang ini.

"Masukan dari masyarakat, seperti elemen masyarakat maupun para ahli, menjadi tumpuan bagi Komisi III DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang yang partisipatif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Berikut adalah daftar 13 jenis tindak pidana yang diusulkan dapat dikenai mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut: Tindak pidana korupsi; Tindak pidana narkotika dan psikotropika; Tindak pidana terorisme; Tindak pidana penyelundupan manusia; Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya' Tindak pidana di bidang kehutanan; Tindak pidana di bidang lingkungan hidup; Tindak pidana di bidang perpajakan; Tindak pidana di bidang perbankan; Tindak pidana di bidang perasuransian; Tindak pidana di bidang pertambangan; Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau Tindak pidana perdagangan orang. (MAR)