JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi dalam perombakan kabinet yang dilakukan Kamis (1/10/2026). Jabatan tersebut dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia yang juga tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembentukan kementerian koordinator baru ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam struktur ekonomi pemerintahan Prabowo.
Berbeda dengan Kementerian ESDM yang bertugas menjalankan kebijakan teknis sektor energi dan pertambangan, Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi berada pada level yang lebih tinggi. Fungsi utamanya adalah mengoordinasikan berbagai kementerian yang terlibat dalam agenda hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan energi nasional. Dengan kata lain, kementerian ini tidak membangun tambang, pabrik, atau pembangkit listrik secara langsung. Perannya adalah memastikan seluruh kementerian bergerak dalam arah yang sama dan tidak terhambat konflik kewenangan.
Pembentukan lembaga ini tidak lepas dari agenda hilirisasi yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo. Selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah, mulai dari mineral hingga komoditas pertanian. Pemerintah ingin mengubah pola tersebut dengan mengolah bahan baku di dalam negeri sebelum diekspor sehingga nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan negara bisa meningkat. Agenda inilah yang kemudian menjadi alasan utama dibentuknya kementerian koordinator baru tersebut.
Secara umum, tugas lembaga baru ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama.
1. Menyatukan Kebijakan Hilirisasi
Kementerian ini bertugas mengoordinasikan berbagai kementerian yang terlibat dalam proyek hilirisasi. Mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, hingga kementerian yang mengurusi sektor pertanian dan perikanan. Tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih aturan serta mempercepat proses perizinan dan investasi.
2. Mengawal Proyek Hilirisasi Nasional
Pemerintah telah menetapkan sedikitnya 18 proyek hilirisasi prioritas yang akan dikawal. Hilirisasi tidak lagi hanya berfokus pada nikel, bauksit, atau mineral lainnya. Program tersebut juga mencakup hilirisasi sawit, perikanan, rumput laut, hingga berbagai komoditas pangan yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.
3. Menjaga Ketahanan Energi
Selain hilirisasi, lembaga ini juga mengawasi sinkronisasi kebijakan energi nasional. Mulai dari migas, batu bara, energi baru terbarukan (EBT), hingga transisi energi menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Peran ini dianggap penting karena proyek hilirisasi membutuhkan pasokan energi besar yang harus disiapkan sejak awal.
Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi
Fokus pada koordinasi lintas kementerian.
Mengatur kebijakan pada level makro.
Menyelesaikan hambatan birokrasi dan sinkronisasi regulasi.
Mengawal seluruh proyek hilirisasi nasional.
Kementerian ESDM
Fokus pada sektor energi dan sumber daya mineral.
Menjalankan kebijakan teknis.
Mengurus izin tambang, migas, listrik, dan energi terbarukan.
Menjadi pelaksana langsung kebijakan sektor energi.
Sederhananya, jika Kementerian ESDM adalah pelaksana, maka Menko Hilirisasi dan Energi berperan sebagai pengarah dan koordinator.
Posisi ini dianggap strategis karena berada di persimpangan dua agenda besar pemerintah, yakni industrialisasi dan ketahanan energi. Banyak proyek hilirisasi selama ini menghadapi hambatan perizinan, infrastruktur, hingga pasokan energi. Pemerintah berharap keberadaan kementerian koordinator baru dapat mempercepat penyelesaian masalah tersebut dan memastikan seluruh kementerian bergerak dalam satu arah.
Selain itu, proyek hilirisasi juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Karena itu, kementerian baru ini tidak hanya akan berbicara soal tambang dan energi, tetapi juga investasi, industri manufaktur, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru.
Dengan pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi, pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa hilirisasi tidak lagi diposisikan sebagai program sektoral semata. Hilirisasi kini ditempatkan sebagai agenda lintas kementerian yang akan menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. (RHU)
