Siapa Pemilik Helikopter yang Disita Kejaksaan dari Dadan eks Kepala BGN?

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sebuah helikopter Bell 505 dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Lantas, siapa pemilik helikopter tersebut? Kejagung belum menyebut secara spesifik nama pemilik terdaftar helikopter Bell 505 yang disita. Namun, aset tersebut disita dalam klaster perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN yang menyeret Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) sekaligus Komisaris PT Agra Surya Energi (ASE), bersama sejumlah tersangka lainnya.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik telah melakukan penelusuran aset dan menyita sejumlah barang dalam perkara tersebut. Aset yang disita antara lain uang tunai Rp24,970 miliar, satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, kendaraan Hino, tiga kendaraan BYD, serta Lexus LM500 tahun 2025. "Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Informasi mengenai asal aset tersebut mengarah kepada perusahaan yang berkaitan dengan Andri Mulyono. Dalam pemberitaan mengenai penyitaan aset, Anang menyebut pesawat dan helikopter tersebut berasal dari perusahaan milik atau terkait tersangka Andri Mulyono. Hingga kini belum ada keterangan resmi Kejagung yang menyebut helikopter Bell 505 itu merupakan aset pribadi Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN yang juga menjadi tersangka dalam perkara besar dugaan korupsi tata kelola MBG.

Kasus klaster motor listrik ini menjerat lima tersangka, yakni Kolonel Budi Utomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN, Andri Mulyono selaku Komisaris PT YAT dan PT ASE, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA dan GB selaku Direktur PT ASE. Para tersangka diduga bersekongkol mengatur proses pengadaan motor listrik BGN, mulai dari menentukan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri (HPS). Pengadaan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

Kejagung juga menduga terjadi manipulasi dalam laporan realisasi pengadaan. Jumlah yang semula direncanakan mencapai 25.644 unit kemudian direvisi menjadi sekitar 21.000 unit. Namun, hingga Maret 2026, realisasi fisik disebut hanya mencapai 2.117 unit. Meski demikian, laporan diduga dibuat seolah-olah pengadaan telah mencapai sekitar 21.800 unit. Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN periode 2025-2026, termasuk Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN, serta sejumlah pihak swasta.

Kejagung menduga perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah penyimpangan, mulai dari dugaan afiliasi dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan markup berbagai pengadaan. Sementara itu, enam tersangka dari perkara utama telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan. Kejagung sebelumnya menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP. (EER)