Selain Suap Audit BPK, Bupati Klaten Raup Rp1,8 Miliar dari BUMD dan OPD

JAKARTA, AFU.ID — Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo diduga menerima uang sebesar Rp245 juta dari paguyuban pengusaha tambang atau galian C di Kabupaten Klaten. Temuan tersebut diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membeberkan sejumlah klaster dugaan korupsi yang menjerat Hamenang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pekan ini.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan uang tersebut diterima Hamenang pada 2026 dari paguyuban tambang yang diketuai Legiman, seorang pihak swasta. “Bahwa kemudian pada tahun 2026, HWI juga diduga menerima uang sebesar Rp245 juta dari paguyuban tambang yang diketuai oleh saudara Legiman, selaku pihak swasta,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Menurut KPK, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Hanaku Agni Sadewo, adik Bupati Klaten, untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah. Penyidik masih mendalami penggunaan dana tersebut serta keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan dugaan aliran dana rutin dari para pengusaha tambang kepada LSM Lindu Aji. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp2 miliar per bulan. Temuan tersebut akan dikoordinasikan KPK dengan Polri untuk pendalaman lebih lanjut.

Dalam penyidikan yang sama, Hamenang juga diduga menerima setoran rutin dari sejumlah badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi perangkat daerah (OPD) sejak menjabat sebagai bupati pada 2025. KPK memperkirakan total penerimaan rutin tersebut mencapai sedikitnya Rp1,8 miliar.

Taufik menjelaskan besaran setoran dari masing-masing instansi bervariasi. Di antaranya Rp30 juta per bulan dari PDAM, Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan dari PT AUP, Rp30 juta per bulan dari BPR Klaten, serta Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan dari RSUD BW.

Selain setoran rutin, Hamenang juga diduga menerima fee proyek dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. KPK menduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang saat Pilkada. Dari satu pihak swasta saja, penyidik menduga terdapat aliran dana sekitar Rp1,9 miliar yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan operasional.

Perkara yang menjerat Hamenang merupakan bagian dari lima klaster dugaan korupsi yang diusut KPK, yakni suap terkait audit BPK, penerimaan dari pengadaan barang dan jasa, penerimaan dari tambang galian C, setoran rutin dari BLUD, BUMD dan OPD, serta penerimaan dari upah pungut. KPK telah menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta sebagai tersangka. (RHU)