Sebut LPRA Sebagai Upaya Rakyat Meminta Aset Negara, KPA Nilai Nusron Wahid tak Paham Reforma Agraria

JAKARTA, AFU.ID — Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memicu gelombang kritik keras dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Kritik pedas ini terlontar usai pernyataan Menteri ATR/BPN yang dinilai menyudutkan perjuangan rakyat dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan mengesankan upaya masyarakat seolah-olah sebagai tindakan meminta atau mengambil tanah aset negara, termasuk milik BUMN, TNI, Polri, maupun kementerian lembaga.

Pernyataan yang dipermasalahkan tersebut dilontarkan Nusron Wahid saat menghadiri peluncuran Politeknik Agraria STPN di Yogyakarta pada Jumat, (4/9/2026). Dalam kesempatan itu, Nusron menekankan, penyelesaian konflik pertanahan harus membedakan antara hak-hak masyarakat asli dan aset yang telah tercatat atas nama negara. Di hadapan insan akademis dan awak media, ia menyampaikan secara langsung pandangannya mengenai isu pertanahan yang melibatkan LPRA.

Dalam rekaman wawancara, Nusron menegaskan, rezim hukum pertanahan di Indonesia berdiri di atas prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN). Nusron menyatakan secara lugas mengenai batas-batas tanah yang dapat diruntuhkan atau diintervensi oleh skema reforma agraria.

"Misalkan contoh tanah itu tanah asetnya Pertamina, tanah asetnya Kementerian Keuangan, tanah asetnya BUMN, atau tanah asetnya TNI dan Polri. Ya jangan dimintakan reforma agraria, dong. Itu kan aset negara yang sudah tercatat sebagai BMN," ujar Nusron Wahid saat menjelaskan skema penanganan tanah bermasalah.

Lebih jauh, Nusron membeberkan argumentasinya mengenai klasifikasi konflik pertanahan yang menurutnya kerap dicampuradukkan oleh publik maupun organisasi pendamping masyarakat. Ia menilai, LPRA yang diajukan masyarakat seringkali menyasar wilayah-wilayah yang secara legal formal telah dipatok dan didaftarkan sebagai BMN.

"Rakyat itu kalau konflik pertanahan ada dua. Satu, tanah yang betul-betul dikuasai masyarakat lalu diklaim atau tumpang tindih. Yang kedua, tanah yang sudah jelas-jelas aset negara atau BMN, tapi masyarakat minta redistribusi di situ. Nah, ini dua hal yang berbeda dan harus kita pilah secara jernih," tuturnya menambahkan.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons balasan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengecam keras cara pandang Menteri ATR/BPN yang dinilai mencerminkan kekeliruan mendasar dalam memahami persoalan struktural agraria dan hakikat reforma agraria di Indonesia.

KPA menegaskan, perjuangan rakyat bersama organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat di 853 titik LPRA yang mencakup lahan seluas 1,7 juta hektar bukanlah bentuk aksi sepihak apalagi tindakan meminta-minta tanah kepada pemerintah. "LPRA merupakan manifestasi dari desakan rakyat agar negara menuntaskan kewajiban konstitusionalnya dalam menyelesaikan konflik agraria struktural yang telah mengendap selama puluhan tahun akibat praktik perampasan tanah, penggusuran, serta ketimpangan penguasaan lahan," kata Dewi kepada Afu.id, Sabtu (5/9/2026).

Menurut KPA, ironi terbesar terletak pada kenyataan bahwa konflik agraria yang timbul saat ini justru lahir akibat kekeliruan kebijakan pelepasan dan penetapan HGU maupun HGB oleh Kementerian ATR/BPN sendiri di masa lalu di atas tanah-tanah yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun. "Narasi yang menyebut rakyat 'meminta' aset negara dianggap sebagai sebuah framing yang menyesatkan dan mengabaikan fakta sejarah penguasaan fisik di lapangan," ujar Dewi.

Mengenai klaim aset TNI, Polri, BUMN, Pertamina, hingga Kementerian Keuangan, KPA mengingatkan Nusron Wahid agar tidak secara gegabah berlindung di balik status administratif BMN. KPA mendesak pemerintah untuk melakukan audit mendalam terhadap proses penetapan aset-aset negara tersebut guna mengevaluasi apakah penetapan status BMN di masa lalu melibatkan praktik pengambilalihan paksa atau penghilangan hak-hak rakyat secara serampangan.

KPA mengingatkan bahwa reforma agraria dihadirkan untuk mengoreksi ketimpangan struktur penguasaan tanah dan memulihkan hak-hak rakyat yang terampas, bukan sekadar membagikan tanah secara ad hoc apalagi memandangnya sebagai beban administrasi semata. Tuntutan pembenahan cara pandang ini juga didorong agar tercermin dalam pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR, guna memastikan UU Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan mandat konstitusi dapat ditegakkan secara utuh. (MAR)