Satu Suara Tanpa Dissenting Opinion: Mengapa 9 Hakim MK Kompak Kandaskan Gugatan Ijazah Gibran?

JAKARTA, AFU.ID — Sembilan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) secara suara bulat memutuskan tidak menerima permohonan gugatan diskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait syarat ijazah sekolah menengah atas. Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini diambil tanpa adanya satu pun hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Majelis hakim mengambil keputusan seragam tersebut setelah menyatakan aliansi pemohon Denny Indrayana dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah.

"Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan suara bulat sembilan hakim konstitusi di ruang sidang pleno utama Gedung MK, Jakarta, Selasa (06/10/26). Seluruh hakim teras yang menandatangani berkas ketetapan tersebut meliputi Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi. Mahkamah menegaskan hak menggugat sengketa pemilu presiden dibatasi oleh hukum acara hanya untuk pasangan calon peserta pemilu, bukan warga negara atau organisasi sipil.

Meskipun memutus gugatan tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum, mahkamah dalam pertimbangan hukumnya membenarkan dalil pemohon bahwa Gibran tidak memiliki bukti fisik ijazah kelulusan SMA di luar negeri. Hakim Konstitusi Arsul Sani memaparkan dokumen dari UTS Insearch Sydney yang diajukan Gibran murni merupakan sertifikat kehadiran atau Certificate of Attendance sepanjang enam bulan. Namun, karena pintu masuk formal permohonan telah dinyatakan cacat prosedur, sembilan hakim sepakat tidak menguji materi pokok perkara lebih lanjut dan posisi Gibran dinyatakan tetap sah secara hukum.

Di sisi lain, tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku pihak termohon menyatakan apresiasinya terhadap ketegasan institusi peradilan dalam menegakkan hukum acara pemilu. Otoritas penyelenggara pemilu menilai bahwa keputusan suara bulat majelis hakim telah memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi jalannya roda pemerintahan nasional. Dengan berakhirnya pembacaan putusan sengketa tata negara ini, KPU menegaskan seluruh perdebatan mengenai syarat administrasi pencalonan pilpres secara resmi dinyatakan selesai di mata hukum.(RHU)