Nusron Wahid Absen Rapat Bersama DPR Usai Anak Buah Kena OTT KPK, Wamen Ossy: Jangan Bikin Spekulasi

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), sehari setelah sejumlah anak buahnya kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Posisi Nusron dalam rapat tersebut digantikan Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, yang hadir bersama jajaran kementerian.

Rapat tersebut membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD serta dihadiri sejumlah gubernur dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda bahkan menyinggung ketidakhadiran Nusron saat membuka rapat dengan menyapa Ossy sebagai wakil menteri yang biasanya hadir bersama menteri. Usai rapat, Ossy memilih tidak menjelaskan alasan Nusron tidak datang dan meminta publik menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum.

Sikap Ossy tersebut juga berkaitan dengan beredarnya informasi mengenai uang sekitar Rp100 miliar dalam 20 koper dan kardus yang ditemukan dalam rangkaian OTT KPK. Uang tersebut disebut-sebut merupakan milik Nusron yang ditemukan di rumah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif di kawasan Cibubur. “Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama,” kata Ossy.

OTT KPK tersebut dilakukan pada Senin di sejumlah lokasi di Jabodetabek terkait dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sebanyak 17 orang diamankan, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan sejumlah pihak lainnya.

Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN tidak ingin mengambil kesimpulan mengenai perkara yang masih ditangani KPK. Menurutnya, kementerian akan tetap kooperatif dan mendukung proses hukum sekaligus memperkuat koordinasi internal untuk menjaga integritas lembaga. “Tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologi kejadian, informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK,” tutupnya. (RAI)