KPK Tak Bisa Langsung Proses Anggota TNI Terlibat Korupsi, Ini Mekanisme Pengusutan dalam Kasus Suap BNPB

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Surat tersebut dikirim setelah penyidik menemukan dugaan keterlibatan prajurit aktif TNI dalam perkara pengadaan barang dan jasa senilai Rp148 miliar yang tengah diusut lembaga antirasuah. “Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto. Jakarta, Rabu (21/10/2026). KPK sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sejak awal penyidikan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan surat itu berisi konstruksi perkara yang sedang disidik KPK. Penyidik turut menyampaikan dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk dugaan benturan kepentingan dan praktik penyuapan yang ditemukan selama proses penyidikan. “Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan,” ujar Budi. Ia menyebut KPK juga menjelaskan dugaan aliran uang kepada prajurit TNI yang muncul dalam pengembangan perkara tersebut.

KPK meyakini Puspom TNI akan menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan. Menurut Budi, koordinasi antara KPK dan TNI telah berlangsung intensif sejak operasi tangkap tangan dilakukan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap 15 orang di lingkungan BNPB. Dari operasi tersebut, penyidik kemudian menetapkan lima tersangka yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan selama periode 2024 hingga 2026.

Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Saat perkara terjadi, Bima diketahui menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB. Penyidik menduga sejumlah proyek diarahkan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga tersangka. “Beberapa perusahaan, komisaris utamanya ataupun direkturnya adalah istri dari BMS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya. Penyidik menduga pola tersebut digunakan untuk mengendalikan proyek pengadaan yang total nilainya mencapai Rp148 miliar.

Selain Bima, KPK menetapkan Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Richard Erlangga sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin sebagai tersangka. Dalam penyidikan perkara itu, KPK telah menyita aset senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti yang diamankan terdiri atas uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, emas batangan dan tabungan emas, serta aset kripto yang diduga berkaitan dengan hasil korupsi proyek BNPB.

Penyidik juga menggeledah delapan lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 15 hingga 19 Oktober 2026. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen pengadaan, barang bukti elektronik, uang tunai, perhiasan, serta tiga unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Keterlibatan unsur TNI menjadi perhatian dalam perkara ini karena terdapat mekanisme hukum tersendiri bagi prajurit aktif. KPK tetap berwenang mengusut dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan BNPB sebagai tindak pidana korupsi.

Namun apabila ditemukan dugaan keterlibatan anggota TNI aktif, proses penegakan hukum terhadap prajurit dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan institusi militer dan Puspom TNI. Karena itu, surat kepada Panglima TNI menjadi langkah formal KPK untuk menyampaikan temuan penyidikan yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan oknum prajurit. Melalui surat tersebut, KPK meminta tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki TNI terhadap anggota yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tersebut. (RHU)