Daftar 32 Perusahaan Kena Sanksi Karhutla, Luas Lahan Terdampak Hampir 2 Juta Hektare

JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Kehutanan kembali membekukan izin enam perusahaan yang lahannya terbakar dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan tambahan tersebut, jumlah perusahaan yang telah dijatuhi sanksi administratif terkait karhutla kini mencapai 32 perusahaan dengan luas konsesi terdampak mencapai 1.931.115 hektare. “Pada hari ini, kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap enam perusahaan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurut dia, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang lahannya mengalami kebakaran. Raja Juli mengatakan enam perusahaan yang dikenai sanksi baru tersebut adalah PT Hasil Kalimantan Jaya, PT Taiyoung Engreen, PT Hutan Produksi Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati. Seluruh perusahaan itu berada di wilayah Kalimantan Tengah dan dikenai pembekuan izin disertai kewajiban pemulihan ekosistem hutan yang terbakar.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan area terbakar terbesar berada di konsesi PT Hasil Kalimantan Jaya seluas 4.803 hektare. Kebakaran juga ditemukan di area kerja PT Taiyoung Engreen seluas 1.049 hektare, PT Hutan Produksi Lestari seluas 718 hektare, PT Ramang Agro Lestari seluas 420 hektare, PT Puspa Warna Cemerlang seluas 348 hektare, dan PT Sinergi Hutan Sejati seluas 193 hektare. Menurut Raja Juli, sanksi administratif tersebut tidak menutup kemungkinan berlanjut ke proses pidana. Pemerintah masih menelusuri ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum yang dapat membawa perkara ke tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum.

“Sementara itu, kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga akan berproses secara pidana apabila memang ada indikasi ke arah sana,” ujar Raja Juli. Ia mengungkapkan telah membahas perkembangan penanganan karhutla dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum. Kementerian Kehutanan juga mengungkap penindakan terhadap perusahaan pemegang konsesi masih terus berjalan. Raja Juli menyebut saat ini terdapat sekitar 120 kasus yang sedang diproses di lingkungan Kementerian Kehutanan dan berpotensi berkembang menjadi tindakan hukum lebih lanjut.

Dengan penambahan enam perusahaan terbaru, jumlah pemegang konsesi yang terkena sanksi terus bertambah dibanding beberapa pekan sebelumnya. Pemerintah sebelumnya telah menjatuhkan pembekuan izin terhadap puluhan perusahaan lain dan melakukan pencabutan izin terhadap sejumlah konsesi yang dinilai melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan terkait karhutla. Raja Juli menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api di lapangan.

Pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pemegang izin untuk memulihkan kawasan yang rusak agar fungsi ekosistem kembali berjalan sesuai kondisi alaminya. Total luas konsesi yang telah dikenai pembekuan, pencabutan izin, dan paksaan pemulihan ekosistem kini mendekati 2 juta hektare. Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk mencegah karhutla berulang sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan oleh pemegang konsesi. (RHU)