Kilas Balik Kasus Korupsi Bupati Nonaktif Pati Sudewo yang Divonis 8,5 Tahun

JAKARTA, AFU.ID — Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Bupati nonaktif Pati Sudewo dalam kasus suap dan gratifikasi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta pemerasan pengisian perangkat desa. Hakim juga menjatuhkan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan dan uang pengganti sekitar Rp3,5 miliar. Hukuman penjara itu sama dengan tuntutan penuntut umum KPK. Sudewo menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, sebagai anggota DPR dengan fungsi pengawasan serta sebagai kepala daerah,” ujar majelis hakim yang dipimpin Edwin Pudyono di Semarang, Rabu (21/10/2026). Hakim menilai perbuatan Sudewo tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Namun majelis menolak tuntutan jaksa untuk mencabut hak Sudewo dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.

Dalam kasus DJKA, hakim menyatakan Sudewo terbukti menerima suap Rp1,3 miliar serta gratifikasi berupa uang dan barang senilai Rp2,1 miliar. Dalam kasus perangkat desa, ia terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan tiga kepala desa. Ia dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti yang dibebankan mencakup kedua perkara tersebut.

Nama Sudewo mencuat secara nasional pada Agustus 2025, saat rencana kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250 persen memicu penolakan warga. Ribuan orang berunjuk rasa di Alun-Alun Pati pada 13 Agustus 2025 dan aksi itu berakhir ricuh. DPRD Pati kemudian memutuskan tidak memberhentikannya. Pada saat yang sama, KPK memeriksa Sudewo dalam kasus DJKA pada 27 Agustus dan 22 September 2025.

Kasus DJKA merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. KPK menyebut keterlibatan Sudewo terjadi saat ia menjadi anggota Komisi V DPR yang mengawasi Kementerian Perhubungan. Penetapan Sudewo sebagai tersangka di kasus ini diumumkan KPK bersamaan dengan kasus perangkat desa pada 20 Januari 2026.

KPK menangkap Sudewo dalam OTT di Pati dan Jakarta pada 19 Januari 2026. Sehari kemudian KPK menetapkan Sudewo dan tiga kepala desa, yakni Abdul Suyono (Karangrowo), Sumarjiono (Arumanis), dan Karjan (Sukorukun), sebagai tersangka pemerasan calon perangkat desa. KPK menyita uang sekitar Rp2,6 miliar dalam OTT itu. KPK menyebut nilai pemerasan bisa mencapai puluhan miliar rupiah jika praktik serupa terjadi di semua kecamatan di Pati.

Sidang perdana digelar 15 Juni 2026 dengan dakwaan yang menggabungkan dua perkara. Majelis hakim menolak eksepsi Sudewo pada 29 Juni 2026. Pada 21 September 2026, jaksa menuntut 8,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan, dan pencabutan hak dipilih selama lima tahun. Sudewo membantah menerima suap maupun memeras calon perangkat desa.

Menjelang vonis, sekitar seribu pendukung Sudewo menggelar aksi di depan Pengadilan Tipikor Semarang. Personel gabungan Polrestabes Semarang disiagakan untuk mencegah massa mendekati gedung pengadilan. Massa sempat tegang dengan polisi saat meminta proyektor untuk menonton sidang putusan. (RHU)