KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Jakarta, Afu.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan rangkaian penggeledahan di 12 lokasi berbeda di Kota Madiun sepanjang pekan ini hingga Kamis, 9 April 2026. Upaya penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

“Penyidik menyelesaikan rangkaian kegiatan penggeledahan pekan ini, pada Kamis 9 April 2026, dengan melakukan geledah di empat lokasi, yaitu satu lokasi di rumah PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, dan tiga lokasi lainnya merupakan rumah dari pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 10 April 2026.

Sebelum hari terakhir operasi, tim penyidik lembaga antirasuah telah menyisir delapan lokasi lain yang meliputi kediaman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, rumah Direktur PDAM, serta enam kediaman pihak swasta. Dari belasan lokasi sasaran tersebut, aparat berhasil menyita sejumlah barang yang relevan dengan pokok perkara.

“Tim mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dan dapat menerangkan perkara dalam tahap penyidikan ini,” terang Budi.

Seluruh temuan barang bukti dari lapangan kini tengah didalami guna memperkuat konstruksi hukum dan melengkapi berkas penyidikan para tersangka. KPK sebelumnya telah menetapkan Maidi, Kepala Dinas PUPR Thariq Megah, dan orang kepercayaan wali kota bernama Rochim Ruhdiyanto sebagai tersangka dalam skandal rasuah ini.

“Penyidik selanjutnya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas penyidikannya,” pungkasnya.

Adapun sebagai informasi, KPK dalam kasus ini telah menetapkan tiga tersangka yakni Maidi (MD) selaku Wali Kota Madiun, Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Kemudian, ketiganya telah ditahan sedari tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 Huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12 B tentang gratifikasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (nad/asw)