Korban Penyekapan di Percetakan Senen Ditawar Rp1 Miliar Buat Damai, Said Iqbal: Jangan Ada Tawar-menawar Hukum

JAKARTA, AFU.ID – Dugaan tawaran uang damai mencuat dalam kasus penyekapan dan penganiayaan tiga pekerja percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut korban sempat ditawari uang hingga Rp1 miliar per orang agar menghentikan proses hukum. Said mengatakan tawaran itu muncul setelah kasus dugaan penyekapan tersebut menjadi perhatian publik. Namun, para korban disebut menolak karena ingin perkara tetap diproses secara hukum.

“Setelah perkara mencuat, ada tawaran hingga Rp1 miliar per orang agar mereka menghentikan proses hukum. Namun para korban menolak karena mereka mencari keadilan, bukan uang,” kata Said usai memantau penanganan kasus di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026). Said menegaskan tidak boleh ada penyelesaian perkara yang mengabaikan hak korban. Menurut dia, kasus ini harus diproses sampai tuntas karena menyangkut dugaan kekerasan terhadap pekerja.

“Hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada tawar-menawar, tidak boleh ada intimidasi, dan tidak boleh ada penyelesaian yang mengabaikan keadilan,” tegasnya. Kasus ini bermula dari dugaan penyekapan terhadap tiga pekerja percetakan di Toko Mauprint, Jalan Kalibaru Timur Nomor 182, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Ketiga korban, yakni Muhammad Rafli Jailani, Tegar Saputra, dan Adit Saputra, diduga disekap, diborgol, dianiaya, serta diancam agar menyerahkan uang tebusan sebesar Rp50 juta.

Berdasarkan keterangan korban yang diterima Said, para pekerja juga diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi. Mereka disebut diarak tanpa proses hukum, disekap, dirantai, hingga tidak diberi makan selama beberapa hari. Said meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat bertanggung jawab secara hukum. “Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Selain dugaan penyekapan dan penganiayaan, Said juga menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di tempat kerja tersebut. Ia menyebut korban diduga hanya menerima upah Rp500 ribu per bulan dengan jam kerja tidak teratur dan tanpa uang lembur. Nilai itu jauh di bawah upah minimum yang berlaku di Jakarta. Karena itu, menurut Said, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pidana umum, tetapi juga menyangkut perlindungan buruh.

Polisi Dalami Korban Lain

Di sisi lain, Polda Metro Jaya masih membuka peluang pengembangan perkara. Polisi kini mendalami informasi adanya kemungkinan korban lain dalam kasus dugaan penyekapan pekerja percetakan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, mengatakan informasi soal dugaan korban tambahan masih dalam tahap pendalaman. “Kami sedang melakukan pendalaman tindak lanjut atas informasi yang diperoleh tersebut,” kata Iman.

Menurut Iman, jika ditemukan korban lain, penyidik akan mengembangkan perkara melalui mekanisme penyidikan berbeda dari perkara yang sedang berjalan. “Apabila nanti ada kemungkinan ada korban lain, kami akan melakukan upaya penyidikan yang berbeda dengan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas lima laki-laki dan dua perempuan. Seluruhnya telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, perampasan kemerdekaan seseorang, pemaksaan, serta penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutagalung, mengatakan penyidik telah memeriksa 17 orang saksi. Polisi juga telah menerima hasil visum et repertum terhadap tiga korban dan menyita satu unit DVR rekaman CCTV untuk dianalisis. “Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 17 orang sebagai saksi, dan terus kami akan melakukan pemeriksaan,” kata Reynold.

Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengupayakan restitusi bagi korban. Selain itu, korban mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, trauma healing, dan pendampingan psikososial. (FAD)