Guru SMPN 2 Pagaden Subang Diduga Rekam Celana Dalam Siswi, KDM: Jika Pelaku ASN atau PPPK, Pecat!

JAKARTA, AFU.ID — Seorang guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pagaden, Kabupaten Subang, diduga merekam celana dalam seorang mantan siswinya saat perempuan tersebut datang mengambil ijazah. Rekaman kejadian itu tersebar di media sosial dan memicu perhatian warganet yang menyebut perilaku sang guru tersebut bejat dan tak bermoral.

Peristiwa itu terjadi ketika korban yang kini berstatus pelajar SMA datang ke sekolah untuk mengurus administrasi ijazah. Saat berinteraksi dengan korban, guru tersebut diduga mengarahkan telepon selulernya ke bagian bawah rok korban. Pihak sekolah baru mengetahui kejadian tersebut setelah video beredar luas di media sosial karena korban sudah tidak lagi berstatus siswi SMP.

Kasus tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang. Polisi telah memanggil dan memeriksa guru yang diduga terlibat, korban, dan pihak sekolah untuk mendalami kejadian tersebut. “Korban siang ini sudah membuat laporan di Unit PPA Satreskrim Polres Subang,” kata Kanit PPA Satreskrim Polres Subang, Aiptu Nenden Nurfatimah, Selasa (29/9/2026).

Respons KDM: Pecat Jika Terbukti

Pihak SMP Negeri 2 Pagaden membenarkan bahwa pria dalam rekaman tersebut merupakan salah satu tenaga pengajar di sekolah itu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Pagaden, Dadang Koswara, mengatakan guru tersebut telah dinonaktifkan sementara dari kegiatan mengajar sambil menunggu arahan Dinas Pendidikan. “Kami ada atasan kami yaitu dinas pendidikan, kami nunggu instruksi dari atasan,” ujar Dadang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut merespons kasus tersebut dengan meminta penanganan dilakukan secara serius dan menyeluruh. Ia meminta Kapolres Subang menindaklanjuti pemeriksaan terhadap guru yang diduga terlibat serta meminta Pemerintah Kabupaten Subang melakukan investigasi terhadap status kepegawaiannya. “Jika oknum guru tersebut berstatus ASN maupun PPPK, saya minta pemerintah daerah menindaklanjutinya sesuai ketentuan kepegawaian, termasuk kemungkinan pemberhentian apabila terbukti melakukan pelanggaran berat,” kata Dedi. (RAI)