Baru Ditetapkan Tersangka, Bupati Gowa Sitti Husniah Gugat Balik Penyidik lewat Propam

JAKARTA, AFU.ID — Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang melaporkan sejumlah penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa ke Propam Polda Sulawesi Selatan, Jumat (25/9/2026). Laporan tersebut diajukan setelah Husniah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan perizinan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim kuasa hukum, laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pemeriksaan Husniah maupun sejumlah saksi selama penyidikan berlangsung. Laporan telah disampaikan ke Propam Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian. Hingga Jumat malam, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait substansi laporan tersebut. Pihak pelapor juga meminta agar proses penyidikan perkara mendapat pengawasan dari lembaga terkait.

Langkah tersebut dilakukan di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kortas Tipikor Polri. Sebelumnya, penyidik menetapkan Husniah sebagai tersangka setelah melakukan penyidikan dan memeriksa puluhan saksi serta sejumlah ahli. Penetapan tersangka diumumkan pada hari yang sama dengan perkembangan terbaru perkara tersebut. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam sejumlah pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Penyidik menduga Husniah terlibat dalam empat peristiwa yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Peristiwa pertama menyangkut pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan. Dugaan kedua berkaitan dengan pembukaan gerai perbelanjaan di Kabupaten Gowa. Sementara dua peristiwa lainnya terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Royal Spring serta permintaan dana sponsorship untuk kegiatan Beautiful Malino tahun 2025.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional. Penyidik juga menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hingga saat ini, penyidik belum mengungkap nilai dugaan gratifikasi maupun kerugian yang berkaitan dengan perkara tersebut. Proses penyidikan masih terus berlangsung.

Kasus yang menjerat Husniah turut menyita perhatian publik di Kabupaten Gowa. Sebelum penetapan tersangka dilakukan, DPRD Kabupaten Gowa diketahui telah mengeluarkan rekomendasi pemakzulan terhadap Husniah dari jabatannya sebagai bupati. Namun rekomendasi tersebut masih harus melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, status hukum Husniah kini memasuki babak baru setelah penetapan tersangka oleh Kortas Tipikor Polri.

Laporan ke Propam membuat perkara ini berjalan dalam dua jalur yang berbeda. Di satu sisi, penyidikan dugaan korupsi tetap berlangsung di Kortas Tipikor Polri. Di sisi lain, Propam Polda Sulsel akan menelaah laporan terkait dugaan pelanggaran prosedur yang dituduhkan kepada penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung. (RHU)