Dibidik Kasus Korupsi hingga Terancam Pemakzulan Ini Deretan Polemik Bupati Gowa Sitti Husniah

JAKARTA, AFU.ID — Penggeledahan Kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan Sitti Husniah Talenrang oleh Kortastipidkor Polri dalam kasus dugaan korupsi perizinan membuat nama Bupati Gowa kembali menjadi sorotan. Namun perkara perizinan bukan satu-satunya polemik yang mengelilingi Husniah dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum penyidikan tersebut bergulir, Husniah lebih dahulu menghadapi hak angket DPRD, rekomendasi pemakzulan, hingga sejumlah tuduhan yang memicu konflik politik di Kabupaten Gowa.

Kasus Perizinan yang Kini Masuk Ranah Penyidikan

Perkembangan terbaru datang dari penyidikan dugaan korupsi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di Kabupaten Gowa selama periode 2025-2026. Penyidik Kortastipidkor Polri telah memeriksa Husniah sebagai saksi dan melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Gowa serta rumah jabatannya. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita empat boks dokumen yang kini sedang dianalisis untuk mendalami dugaan pemerasan, pungutan liar, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan sektor perizinan.

Hingga Selasa (22/09/26), Husniah belum berstatus tersangka. Namun penyidikan yang kini ditangani Kortastipidkor menandai eskalasi baru karena perkara telah bergeser dari dugaan pelanggaran administrasi menjadi penyelidikan pidana yang ditangani aparat penegak hukum.

DPRD Gowa Pernah Mendorong Pemakzulan

Jauh sebelum kasus perizinan menjadi perhatian, DPRD Gowa membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki sejumlah kebijakan dan dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan kepemimpinan Husniah. Proses tersebut memuncak pada Agustus 2026 ketika DPRD menggelar rapat paripurna yang membahas usulan pemakzulan terhadap Bupati Gowa.

Hasil pembahasan hak angket kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung sebagai bagian dari mekanisme pemberhentian kepala daerah. Proses politik itu menjadi salah satu konflik terbesar yang pernah dihadapi Husniah sejak menjabat sebagai Bupati Gowa.

Dugaan Korupsi Seragam Sekolah Gratis Rp16 Miliar

Salah satu materi yang paling banyak disorot dalam hak angket adalah dugaan penyimpangan pada program seragam sekolah gratis senilai sekitar Rp16 miliar. Perkara tersebut sempat menarik perhatian aparat penegak hukum dan membuat Husniah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyelidikan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan maupun penetapan tersangka yang mengaitkan Husniah secara langsung dengan perkara tersebut. Namun isu tersebut tetap menjadi bagian penting dari rangkaian polemik yang muncul selama masa jabatannya.

Polemik Beasiswa dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Hak angket DPRD juga menyoroti kebijakan penghentian bantuan pendidikan program doktoral yang diterima seorang mahasiswa. Pihak yang mengkritik kebijakan tersebut menilai terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pencabutan bantuan.

Di sisi lain, kubu Husniah berulang kali menyatakan bahwa berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku. Perdebatan terkait kebijakan tersebut kemudian menjadi bagian dari konflik yang dibahas dalam forum hak angket DPRD.

Tuduhan Pelanggaran Etika dan Skandal Pribadi

Selain persoalan pemerintahan, Husniah juga sempat menghadapi tuduhan yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Isu tersebut berkembang dalam proses politik di DPRD dan ikut masuk dalam pembahasan hak angket sebagai dugaan pelanggaran etika kepala daerah.

Husniah membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Melalui tim kuasa hukum, ia menyatakan sejumlah informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan bahkan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Kini Berada di Persimpangan Politik dan Hukum

Jika sebelumnya sebagian besar tekanan terhadap Husniah datang dari arena politik DPRD, kasus perizinan membuat situasi berubah. Penyidikan yang kini ditangani Kortastipidkor Polri menempatkan polemik yang selama ini berkembang di ruang publik ke dalam proses hukum yang lebih formal.

Karena itu, posisi Husniah saat ini berada di bawah sorotan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia masih menghadapi konsekuensi politik dari hak angket DPRD Gowa. Di sisi lain, penyidik sedang mendalami dugaan pidana yang berkaitan dengan tata kelola perizinan di Kabupaten Gowa. Hingga saat ini, Husniah masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sedang disidik.