MA Kabulkan Pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah di Tengah Jerat Kasus Korupsi

JAKARTA, AFU.ID — Posisi Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang kian tertekan. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait pemakzulan Husniah, sementara di saat yang sama politikus PAN tersebut telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perkara pemakzulan itu diputus MA pada Kamis (1/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan objek permohonan yang diajukan DPRD Gowa beralasan dan berdasarkan hukum. “Amar Putusan: Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum,” demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam laman resmi Info Perkara MA-RI. Perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan klasifikasi Uji Pendapat tersebut diregistrasi MA pada 21 Agustus 2026.

Majelis hakim yang menangani perkara diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Yodi Martono Wahyunadi. Putusan MA tersebut muncul ketika Husniah juga tengah menghadapi proses hukum pidana. Kortas Tipikor Polri sebelumnya menetapkan Husniah sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengurusan PBG periode 2025-2026.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 30 saksi dan empat ahli serta melakukan gelar perkara. “Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Sebelum menetapkan Husniah sebagai tersangka, penyidik juga menggeledah Kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan Husniah pada 21 September 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen fisik dan perangkat elektronik yang berkaitan dengan perkara. “Dari hasil penggeledahan, telah didapat beberapa dokumen fisik atau konvensional dan dokumen elektronik,” ujar Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortas Tipikor Polri Brigjen Hernowo Yulianto.

Husniah merupakan Bupati Gowa periode 2025-2030 yang berpasangan dengan Wakil Bupati Darmawangsyah Muin. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024. Sebelum menduduki kursi bupati, Husniah merupakan anggota DPRD Kabupaten Gowa periode 2019-2024.

Kini, proses pemakzulan dan perkara pidana berjalan dalam jalur masing-masing. MA telah menyatakan permohonan uji pendapat DPRD Gowa beralasan dan berdasarkan hukum, sementara perkara dugaan korupsi PBG masih ditangani Kortas Tipikor Polri. Dalam perkara korupsi tersebut, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang dan KUHP. (FAD)