Ada Dua Prajurit TNI Aktif yang Dibidik KPK di Kasus BNPB, Siapa Sosoknya?

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan ada keterlibatan prajurit TNI aktif yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dugaan tersebut disampaikan dalam surat yang dikirimkan pihak KPK ke Panglima TNI Agus Subiyanto. Dalam surat itu KPK juga menyampaikan secara utuh terkait dengan konstruksi perkara serta peran-peran yang diduga terlibat. "Bagaimana peran dari para pihak termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI aktif," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Budi mengungkapkan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat dua prajurit yang diduga terlibat. Meski begitu ia belum dapat membeberkan siapa saja sosoknya. Oleh karena itu ia berharap, Panglima TNI segera menindaklanjuti surat yang dikirimkan KPK guna memuluskan proses penyidikan kasus ini. "Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif yang ada di dalam konstruksi perkara," ungkapnya.

Hingga saat ini, total tersangka dalam kasus di BNPB berjumlah lima orang. Mereka di antaranya, Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Terungkap bahwa kasus ini diduga adanya pengaturan untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan barang dan jasa dengan nilai proyek mencapai Rp148 miliar dalam kurun waktu 2024-2026. Budi menjelaskan, adanya keistimewaan untuk memenangkan perusahaan yang dinahkodai adik ipar Letnan Jenderal TNI Suharyanto atau istri dari Bima Setiawan. "(Diatur memenangkan) beberapa perusahaan, komisaris utamanya ataupun direkturnya adalah istri dari BMS," jelas Budi.

KPK sendiri telah melakukan serangkaian penggeledahan pasca penetapan tersangka ini, salah satu yang digeledah yaitu ruang kerja Suharyanto. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang diduga masih berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

Setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT), Suharyanto resmi digantikan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026, Ia digantikan oleh Letnan Jenderal Kristomei Sianturi. (AHA)