KPK Panggil Anggota DPR Fraksi Golkar dalam Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Benarkah Ada Keterkaitannya?

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Doni Akbar sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menjerat Bupati nonaktif Anom Widiyantoro. Doni diperiksa di tengah pengusutan perkara yang juga menyeret seorang staf administrasi KPK sebagai tersangka. “Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang tahun 2025-2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap materi yang akan didalami penyidik terhadap Doni maupun keterkaitannya dengan para tersangka yang telah ditetapkan. Doni Akbar diketahui merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah X. Di parlemen, ia menjabat Ketua Kelompok Fraksi atau Kapoksi Golkar di Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, BUMN, investasi, dan persaingan usaha.

Kasus yang sedang diusut KPK ini bermula dari dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris atau Gus Haris. Penyidik menduga dana yang berhasil dikumpulkan dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp1,98 miliar. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan uang yang terkumpul diduga disalurkan kepada sejumlah pihak. Salah satunya mengalir kepada Lilik Budi Suprianto, yang disebut memiliki hubungan dengan tersangka lain dalam perkara tersebut.

Lilik diketahui merupakan ayah dari Iptu Setya Budi Dias Oktavianto. Setya Budi sendiri merupakan staf administrasi KPK yang ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Menurut konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Lilik mengklaim memiliki kemampuan mengurus perkara yang sedang ditangani KPK karena anaknya bekerja di lembaga antirasuah. Dugaan tersebut kemudian menjadi salah satu fokus penyidikan dalam pengembangan kasus.

Sejauh ini KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Bupati nonaktif Pemalang Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris, pihak swasta Lilik Budi Suprianto, dan staf administrasi KPK Iptu Setya Budi Dias Oktavianto. Kasus ini menjadi perhatian karena tidak hanya melibatkan kepala daerah, tetapi juga menyeret pegawai internal KPK. Dalam beberapa pekan terakhir, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk ruang Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mencari bukti tambahan.

Pemanggilan Doni Akbar menunjukkan penyidik masih menelusuri aliran dana, hubungan antarpihak, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi dugaan pemerasan tersebut. Hingga kini KPK belum mengumumkan adanya tersangka baru dalam perkara yang diduga menghasilkan dana hampir Rp2 miliar itu. (RHU)