Meski Sudah Pulang ke Indonesia, KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Nusron Wahid

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merencanakan untuk menjadwalkan pemanggilan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Pemanggilan nantinya merupakan yang ketiga kalinya setelah Nusron dua kali mangkir pada 7 dan 15 Oktober 2026. Dalam pemeriksaan pada tanggal 7, Nusron tidak memenuhi panggilan dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Pemanggilan ulang kemudian dilayangkan untuk jadwal Kamis (15/10/2026), tetapi yang bersangkutan kembali tidak hadir dan hanya mengirimkan surat permohonan penundaan.

Meski telah merencakan untuk melakukan pemanggilan ulang, KPK belum memastikan kapan waktunya. Menurutnya pemanggilan terhadap saksi tergantung pada kebutuhan penyidik. "Nanti kami cek (jadwal pemanggilan), karena memang penyidik juga secepatnya akan atur jadwalnya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Terkait dengan upaya pencekalan Budi menjelaskan, hal tersebut dapat dilakukan bagi tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Sementara Nusron hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kendati begitu, KPK meminta agar Nusron penuhi pemanggilan penyidik. "Kami berharap nanti NW kooperatif hadir dalam pemanggilan dan menyampaikan keterangan yang dibutuhkan penyidik," jelas Budi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut, Nusron Wahid sudah kembali ke Indonesia. "Pada 17 Oktober 2026, yang bersangkutan (Nusron) kembali ke Indonesia melalui TPI Pelabuhan Batam Center menggunakan kapal Majestic bersama rombongan, setelah bepergian ke Malaysia dan Singapura," kata Hendarsam saat dikonfirmasi Afu.id, Rabu (21/10/2026).

Hendarsam mengungkapkan, Nusron meninggalkan Indonesia menuju Singapura melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Pelabuhan Citra Tritunas, Batam pada 14 Oktober 2026 dan melanjutkan perjalannya ke Malaysia untuk menjalani kegiatan dinas.

Pemberangkatan Nusron tersebut justru memantik kecurigaan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Ia menilai Nusron sengaja menghindari pemeriksaan. Mengingat perjalanan dinas tersebut bersamaan dengan pemanggilan KPK pada 14 Oktober lalu. (AHA)