ABK Fandi Lolos Hukuman Mati, Komisi III DPR Tetap Panggil Penyidik dan Jaksa

JAKARTA, AFU.ID — Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik kepolisian hingga jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu hampir 2 ton.

Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul putusan Pengadilan Negeri Batam yang menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Fandi, jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman mati.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pemanggilan dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum terhadap terdakwa telah berjalan sesuai aturan, termasuk pemenuhan hak-hak tersangka maupun terpidana sejak awal penyidikan hingga proses persidangan.

“Kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus diperiksa sampai vonis kemarin,” kata Habiburokhman, Minggu (8/3/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi III menghormati langkah terdakwa bersama tim kuasa hukumnya yang berupaya memperjuangkan keadilan dalam proses hukum. Meski demikian, ia menegaskan DPR tidak dapat mencampuri teknis penanganan perkara di pengadilan.

“Kami tidak bisa mengintervensi secara teknis perkara tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Fandi Ramadhan, ABK kapal Sea Dragon yang didakwa terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat hampir dua ton.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (5/3/2026) oleh Ketua Majelis Hakim Tiwik.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fandi Ramadhan dengan pidana penjara selama lima tahun,” kata hakim dalam persidangan.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa.

Komisi III DPR menilai penting untuk memastikan seluruh tahapan proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan, terutama dalam perkara yang mendapat perhatian luas dari publik. (bs)