BUMN Dipangkas Jadi 250, Danantara Pastikan Karyawan Tak Kena PHK

JAKARTA, AFU.ID – Pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Meski ratusan perusahaan negara akan ditutup atau digabung, Danantara memastikan karyawan tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Presiden Prabowo Subianto mengatakan perampingan BUMN dilakukan karena banyak perusahaan negara tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap membebani keuangan melalui biaya operasional.

“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300,” kata Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI, Minggu (28/6/2026). Prabowo kemudian menanyakan target akhir jumlah BUMN kepada Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, yang hadir dalam acara tersebut.

“Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?” tanya Prabowo. Dony menjawab jumlah akhir perusahaan negara akan berada di kisaran 250 BUMN. “Ujungnya nanti sekitar 250, Pak,” jawab Dony. Prabowo menilai perampingan perlu dilakukan agar BUMN tidak terus membebani uang rakyat. Ia menyebut banyak perusahaan negara tidak untung, tetapi tetap mengeluarkan biaya untuk operasional.

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” tutur Prabowo. Dony Oskaria memastikan proses perampingan BUMN tidak akan diikuti pengurangan pegawai. Menurut dia, seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony. Ia menjelaskan Danantara saat ini sedang melakukan perampingan terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Proses itu ditargetkan rampung pada 2026. Menurut Dony, sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun. Kondisi tersebut menjadi alasan konsolidasi dinilai perlu dilakukan untuk menekan pemborosan.

Meski demikian, Dony menegaskan karyawan bukan pihak yang akan dikorbankan dalam proses restrukturisasi tersebut. “Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” katanya.

Dony mengatakan biaya tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan dari proses perampingan BUMN. Karena itu, seluruh pegawai tetap akan diserap dalam perusahaan hasil penggabungan. “Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” ujar Dony.

Ia menyebut konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya. Dony mencontohkan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina yang disebut telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.

Pemerintah menargetkan transformasi BUMN selesai dalam dua tahun. Perampingan tersebut dilakukan untuk membuat perusahaan negara lebih ramping dan efisien, sementara karyawan tetap dijamin masuk ke perusahaan hasil konsolidasi. (ANT/FAD)