Tolak Razia Armada 20 Tahun, Forum Angkot Bersatu Gelar Aksi Mogok Massal di Kota Bogor

JAKARTA, AFU.ID — Forum Angkot Bersatu Kota Bogor menggelar aksi dengan mengonvoi angkot tua menuju Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Rombongan bergerak dari kawasan BTM melalui Jalan Juanda sekitar pukul 09.45 WIB dengan pengawalan polisi. Aksi tersebut digelar untuk menolak penertiban angkot berusia di atas 20 tahun sebelum pemerintah menyiapkan solusi bagi pemilik dan pengemudi.

Jalur Sistem Satu Arah (SSA) ditutup total sebelum akses menuju Balai Kota Bogor. Sejumlah sopir terlihat berada di atas angkot, sementara kendaraan mereka kemudian masuk ke halaman Balai Kota. Massa selanjutnya berorasi secara bergantian sambil menunggu perwakilan Pemerintah Kota Bogor menemui mereka.

Dalam pernyataan sikap, massa meminta angkot yang telah mengikuti program pengurangan armada tetap diberi kesempatan beroperasi. Mereka juga meminta program peremajaan tetap berjalan sesuai Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2026. Selain itu, izin trayek diharapkan tidak dimatikan secara permanen agar masih dapat digunakan saat kendaraan diremajakan.

Tuntutan lain meliputi pemberian kompensasi bagi pemilik angkot yang kendaraannya melewati usia teknis 20 tahun. Massa meminta penertiban dihentikan sementara sampai ada solusi dan ruang dialog dengan seluruh pihak yang terdampak. Mereka juga menolak rencana leveling karena dinilai dapat merugikan pemilik maupun pengemudi angkutan kota.

Dinas Perhubungan Kota Bogor mencatat 962 angkot berusia di atas 20 tahun telah ditilang hingga 1 September 2026. Dari total sasaran 1.780 unit, masih terdapat 818 angkot yang belum ditindak. Angkot yang telah ditilang tidak lagi diperbolehkan beroperasi, sedangkan izin trayeknya dibekukan.

Penertiban tersebut merupakan bagian dari kebijakan penataan transportasi yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir 2026. Dalam operasi gabungan pada 1 September, petugas Dishub, kepolisian, dan TNI menindak 75 angkot tua di kawasan Alun-Alun Kota Bogor. Kendaraan yang terjaring diberi tanda dan dihentikan dari operasional.

Perwali Nomor 11 Tahun 2026 ditandatangani Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim pada 15 Juni 2026 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang transportasi. Aturan tersebut mengatur rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Angkot yang telah melewati batas usia operasional 20 tahun tidak lagi diperbolehkan beroperasi dan dapat dikenai sanksi administratif.

Dedie sebelumnya menyatakan pemerintah akan memprioritaskan penertiban sebelum menjalankan peremajaan armada secara lebih luas. “Makanya saya lebih prefer saat ini adalah memfokuskan saja dulu kepada penertiban. Supaya kalau ada peremajaan kita jadi jelas, demand-nya di mana, supply-nya di mana,” kata Dedie. Pemkot Bogor juga menyiapkan pemetaan trayek, rerouting, serta aktivasi Koridor 3 dan 4.

Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan antara agenda pemerintah memperbarui transportasi umum dan tuntutan pelaku usaha angkot untuk memperoleh masa transisi. Pemerintah menekankan aspek keselamatan, ketertiban, serta kualitas layanan, sedangkan massa aksi meminta keberlanjutan penghasilan dan kepastian bagi kendaraan yang terdampak. Hingga berita ini ditulis, massa masih menunggu hasil pertemuan dengan Pemerintah Kota Bogor. (RHU)