Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Harga Minyak Dunia Melonjak, Bahlil: Pertalite Tetap Rp10.000, Tak Ada Kenaikan
Bagikan:
Penulis: Raihan Immaduddin
Petugas melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ke dalam tangki kendaraan di salah satu SPBU Kuta Padang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (10/6/2026). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wsj)
JAKARTA, AFU.ID— Harga Pertalite dipastikan tetap Rp10.000 per liter meski harga minyak dunia melonjak hingga tembus US$100 per barel. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi tersebut dengan menambah alokasi subsidi energi. Kebijakan itu diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap anggaran negara. Ia juga berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menentukan kebijakan subsidi. “tidak ada kenaikan BBM bersubsidi. Saya selalu berkonsultasi terus dengan Menteri Keuangan atas arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Kenaikan harga minyak dunia menjadi tekanan bagi pemerintah dalam mempertahankan harga BBM subsidi. Harga minyak Brent tercatat naik 6,34 persen menjadi US$107,63 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) meningkat 6,69 persen ke US$102,48 per barel. Kedua acuan tersebut berada di level tertinggi sejak 19 Mei 2026.
Bahlil menyebut, kondisi tersebut belum membuat pemerintah perlu mengubah harga BBM subsidi karena rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia sepanjang Januari–September 2026 masih berada di kisaran US$85-US$90 per barel. Posisi rata-rata tersebut dinilai masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi meski harga minyak terkini telah berada jauh di atas US$100. “Jadi secara keseluruhan masih aman,” kata Bahlil.
Keputusan mempertahankan harga tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap belanja negara karena kebutuhan subsidi energi akan meningkat. Namun, pemerintah menilai tambahan anggaran tersebut lebih penting untuk menjaga kemampuan masyarakat menengah ke bawah menghadapi kenaikan harga energi. “Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah,” tutur Bahlil. (RAI)
