Pembagian Tugas Wantimpres dalam Rapat Perdana, Rocky Gerung Kebagian Tugas Apa?

JAKARTA, AFU.ID — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membagi tugas para anggotanya ke dalam tiga bidang strategis guna memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Prabowo Subianto. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres yang digelar di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pembagian bidang dilakukan agar rekomendasi yang diberikan kepada presiden lebih fokus, cepat, dan tepat sasaran.

Tiga bidang yang dibentuk meliputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar; Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin Pratikno; serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung. Ketiga bidang tersebut akan menjadi wadah koordinasi para anggota Wantimpres dalam merumuskan berbagai masukan strategis bagi pemerintah. Pembagian itu juga diharapkan mempermudah koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo mengatakan penyederhanaan struktur menjadi tiga bidang dilakukan agar kerja Wantimpres lebih efektif dalam menghadapi tantangan nasional yang semakin kompleks. Menurutnya, Presiden membutuhkan masukan yang objektif, berbasis data, dan mampu menawarkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan. Mulai dari dinamika geopolitik, keamanan nasional, perlambatan ekonomi global, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan perhatian yang terintegrasi.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beranggotakan sembilan orang, termasuk Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf. Bidang ini bermitra dengan Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Fokus utamanya mencakup stabilitas politik, penegakan hukum, perlindungan HAM, pertahanan negara, keamanan nasional, hingga ancaman siber dan kejahatan lintas negara.

Menurut Bamsoet, tantangan di sektor politik dan keamanan kini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Ancaman tidak hanya datang dari konflik geopolitik dan keamanan konvensional, tetapi juga dari penyebaran disinformasi, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga kejahatan lintas negara. Karena itu Wantimpres dituntut mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.

Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin Pratikno dengan dukungan sepuluh anggota. Anggotanya antara lain Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty. Bidang ini akan fokus mengawal isu perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kesejahteraan Sosial juga akan banyak berkoordinasi dengan kementerian yang menangani pendidikan, agama, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta ekonomi kreatif. Menurut Bamsoet, keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar realisasi anggaran. Karena itu, program-program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan desa, hingga Makan Bergizi Gratis harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin Chairul Tanjung dan beranggotakan tujuh orang, termasuk Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi. Bidang ini memiliki cakupan kerja paling luas karena membawahi isu investasi, infrastruktur, pangan, energi, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja. Bidang ini juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Bamsoet, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah membutuhkan berbagai terobosan di sektor investasi dan industri. Selain memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, pemerintah juga perlu memastikan investasi benar-benar menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut.

Wantimpres menilai keberhasilan tiga bidang tersebut sangat bergantung pada kemampuan bekerja secara terpadu. Banyak persoalan nasional saling berkaitan, mulai dari energi, inflasi, lapangan kerja, hingga stabilitas sosial. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan penyusunan rekomendasi berbasis data akan menjadi fokus utama Wantimpres dalam mendukung pengambilan kebijakan Presiden Prabowo.

(RHU)