TNI Rebut Delapan Pucuk Senjata OPM dan Tegaskan Pendekatan Teritorial Berimbang di Papua

JAKARTA, AFU.ID — Operasi penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua terus menunjukkan perkembangan signifikan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengonfirmasi bahwa pasukan di lapangan berhasil merebut kembali delapan pucuk senjata api yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok separatis tersebut. "Tadi laporan dari Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) sudah mendapatkan delapan pucuk senjata, ada jenis SS1 V1 yang direbut oleh OPM dari satuan TNI, delapan pucuk," ujar Jenderal Agus Subiyanto saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Perkembangan ini disampaikan Panglima TNI merespons tindak lanjut operasi militer dalam mengejar para pelaku di balik serangkaian aksi kekerasan yang menewaskan warga sipil di wilayah Papua. Meskipun demikian, Panglima TNI belum membeberkan secara mendetail mengenai rincian identitas anggota OPM yang teridentifikasi maupun lokasi pasti penyitaan delapan pucuk senjata tersebut. Informasi hasil operasi tersebut merujuk pada laporan resmi Pangkogabwilhan kepada Panglima TNI. Keberhasilan penindakan ini beririsan dengan tindakan tegas Komando Operasi (Koops) TNI Habema yang sebelumnya melaporkan empat anggota OPM tewas dalam kontak senjata dengan personel TNI di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026).

Panglima Koops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, mengonfirmasi, kelompok bersenjata yang terlibat kontak tembak tersebut diduga kuat merupakan OPM Kodap VIII/Intan Jaya di bawah pimpinan Daniel Aibon Kogoya. Dari lokasi kejadian di Intan Jaya, personel TNI mengamankan sejumlah barang bukti, meliputi satu pucuk senjata SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon, 50 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, satu magazen SS2 V1, perangkat komunikasi, telepon seluler, serta perlengkapan lapangan lainnya.

Di sisi lain, Jenderal Agus Subiyanto menegaskan posisi TNI dalam menghadapi gerakan separatis di tanah air. "OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," tegas Agus. Kendati tindakan tegas terus dilancarkan, Panglima TNI menekankan bahwa penanganan persoalan di Papua tidak dapat hanya bertumpu pada aspek militer semata. Menjawab kekhawatiran masyarakat atas aktivitas kelompok bersenjata, Agus menyebutkan perlunya kolaborasi lintas sektor. "Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," jelasnya.

Panglima TNI memaparkan, TNI menjalankan operasi teritorial secara masif untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga. Kegiatan tersebut diwujudkan secara nyata melalui pembangunan fasilitas ibadah gereja, pembuatan sumur bor untuk akses air bersih, perbaikan gedung sekolah yang rusak, pelayanan kesehatan masyarakat, hingga penugasan prajurit TNI sebagai tenaga pengajar di kawasan terpencil. "Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," tutur Agus.

Pendekatan keamanan yang diselaraskan dengan pembangunan teritorial ini mengemuka di tengah riak protes dari pihak kelompok bersenjata. Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya menyampaikan keberatan atas pengerahan pesawat tempur taktis jenis Super Tucano oleh TNI dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pihak TPNPB-OPM mengklaim bahwa tembakan dan serangan bom dari pesawat tersebut mengenai titik koordinat yang diklaim sebagai markas mereka dan menyebabkan enam anggotanya mengalami luka-luka. Atas dasar itu, OPM mendesak TNI untuk menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, maupun drone dengan alasan berpotensi memicu dampak terhadap pemukiman warga sipil di sekitar kawasan konflik. (ANT/MAR)