ICW Kritik Keterlibatan TNI dan Polri di Proyek Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, AFU.ID — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pelibatan institusi militer dan kepolisian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ranah sipil dinilai menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil.

Staf Divisi Advokasi ICW Yassar Aulia menyatakan bahwa kedua institusi tersebut memiliki monopoli atas kekerasan karena memiliki kewenangan memegang senjata.

“Tentu tidak akan fair apalagi ada kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengecualikan batas 10 SPPG untuk TNI dan Polri,” kata Yassar di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, ICW menilai masuknya institusi bersenjata ke dalam urusan sipil akan mengaburkan kualitas lembaga negara.

Yassar menjelaskan bahwa militer dan kepolisian dibangun dari kultur yang tidak berorientasi pada urusan kesipilan maupun demokrasi.

“Mereka tidak terbiasa bersifat transparan, tidak terbiasa untuk bersikap kolektif kolegial,” ujarnya.

Diketahui, fenomena masuknya aparat pertahanan dan keamanan ke ranah sipil ini menjadi catatan tersendiri bagi ICW.

Lembaga pemantau korupsi tersebut menilai kondisi kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran yang sangat drastis.

“Sangat parah dan mungkin lebih parah daripada kondisi di saat Orde Baru mulai menancapkan taringnya di rezim politik di Indonesia,” tutur Yassar.