Tak Ada Udara Segar di Sumatera: Jambi, Medan hingga Aceh Kelabu tapi Dana Bencana Dikorupsi

JAKARTA, AFU.ID — Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas ke sejumlah wilayah Sumatera. Pada 14–15 Oktober 2026, asap terdeteksi di Sumatera Utara, Jambi, dan Aceh. Kualitas udara di sejumlah daerah memburuk, jarak pandang menurun, dan pemerintah daerah mulai mengambil langkah untuk mengurangi paparan asap terhadap masyarakat. Di Kota Jambi, pemerintah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang sedang hamil dan pegawai yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Di Sumatera Utara, jarak pandang di sejumlah lokasi turun menjadi 1–4 kilometer.

Sementara di pesisir timur Aceh, warga mulai membeli masker setelah kabut asap terlihat sejak Rabu (14/10) sore. Kondisi ini terjadi ketika pemerintah masih menghadapi persoalan kebakaran di sejumlah wilayah. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan sebaran asap telah menjangkau berbagai provinsi di Sumatera, bahkan bergerak menuju Semenanjung Malaysia dan Singapura.

Keadaan sudah genting, tetapi dana penanganan bencana dikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyitaan uang Rp 3,3 miliar, aset kripto, dan ratusan gram logam mulia dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Asap karhutla terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, berdasarkan pemantauan citra satelit pada Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan tidak ditemukan titik panas di Sumatera Utara berdasarkan pemantauan pada 13 Oktober 2026. Meski demikian, asap dari wilayah lain terpantau memasuki provinsi tersebut. "Namun begitu hasil pemantauan citra satelit pada sebaran titik panas (hotspot) di Sumatera Utara pada 13 Oktober 2026, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara," kata Hendro.

Hendro memperkirakan asap tersebut berasal dari Sumatera bagian selatan, termasuk wilayah Jambi, Lampung, dan Palembang, serta kemungkinan dari Kalimantan. Namun, sumber pasti asap yang memasuki Sumatera Utara belum dapat dipastikan. Pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit menunjukkan jarak pandang di sejumlah wilayah menurun menjadi 1–4 kilometer.

Sementara itu, kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2.5 berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat. PM2.5 merupakan partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Hendro mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara berkabut atau jarak pandang menurun. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker yang sesuai.

Kabut asap juga menyelimuti kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Jarak pandang di kawasan tersebut dilaporkan hanya berkisar 1–3 kilometer. Prakirawan BMKG Silangit, Christy, menjelaskan asap berasal dari titik panas di Sumatera bagian selatan. Angin dari arah timur hingga tenggara membawa asap menuju kawasan Danau Toba. "Arah angin yang berasal dari timur hingga tenggara mengakibatkan asap yang berasal dari Sumatera bagian selatan masuk ke wilayah kawasan Danau Toba," kata Christy, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan pemantauan Stasiun Klimatologi Sumatera Utara pada Selasa (13/10), kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2.5 berada dalam kategori sedang pada pukul 00.00–17.00 WIB. Kondisi tersebut memburuk menjadi tidak sehat pada pukul 18.00–21.00 WIB. Pada Rabu, kualitas udara di kawasan tersebut dilaporkan berada dalam kategori sangat tidak sehat. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan polusi.

Jambi Berlakukan WFH bagi ASN Hamil dan Penderita ISPA

Di Kota Jambi, kualitas udara yang memburuk mendorong pemerintah daerah memberikan kelonggaran kerja bagi ASN yang sedang hamil dan pegawai yang mengalami ISPA. Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ridwan, mengatakan kebijakan WFH diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara, terutama bagi pegawai yang telah memasuki usia kehamilan lanjut. "Terutama bagi pegawai-pegawai yang ada di lingkup pemerintah kota ada sudah memasuki hamil besar, intinya dengan kondisi udara di atas 200 ini melakukan aktivitas kegiatan dari rumah," kata Ridwan, Kamis (15/10/2026).

Meski bekerja dari rumah, ASN tetap harus menjalankan tugas sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga memastikan kewajiban pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan udara tercemar terhadap kelompok yang dinilai lebih rentan mengalami gangguan kesehatan.

Sebaran asap karhutla juga mencapai sejumlah wilayah di Aceh. Sejak Rabu sore, kabut asap dilaporkan meliputi Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, hingga Bener Meriah. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh membenarkan adanya laporan asap di Lhokseumawe, Aceh Utara, dan sekitarnya. "Wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya berdasarkan laporan dari stasiun meteorologi setempat betul terdapat kejadian asap," kata Forecaster On Duty BMKG setempat, Fitriana Nur, Kamis (15/10/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Lhokseumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan masyarakat mulai merasakan dampak sebaran asap dan diminta membatasi kegiatan di luar rumah ketika kondisi semakin pekat. "Pengaruh asap karhutla sudah mulai dirasakan di Lhokseumawe. Kami mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah, terutama saat asap sangat pekat," kata Taruna, Rabu (14/10) malam.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery, juga membenarkan bahwa asap telah melintasi wilayahnya sejak Rabu sore. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Seorang warga Lhokseumawe, Rahmat Mirza, mengatakan warga mulai membeli masker untuk mengantisipasi kabut asap. "Mulai tadi sore sudah banyak warga borong beli masker, karena asapnya sudah kelihatan," ujar Rahmat.

Meski asap terdeteksi di sejumlah daerah, kualitas udara di Aceh tidak seragam. BMKG melaporkan kualitas udara di beberapa wilayah berada dalam kategori baik hingga sedang, termasuk wilayah Aceh bagian tengah yang tercatat dalam kategori sedang. BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah provinsi Sumatera bergerak ke arah barat laut hingga utara mengikuti arah angin dari timur hingga tenggara. Sebaran tersebut terpantau mencapai Semenanjung Malaysia dan Singapura.

Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Sumatera Bagian Selatan

Data pengamatan pada Selasa (13/10/2026) mencatat 2.253 titik panas di Sumatera bagian selatan, 187 titik panas di Jambi, 134 titik panas di Bangka Belitung, dan 132 titik panas di Lampung. Titik panas merupakan indikasi yang digunakan untuk mendeteksi potensi kebakaran, tetapi tidak secara otomatis memastikan bahwa kebakaran terjadi di setiap lokasi yang terpantau.

Sebaran asap ke wilayah yang tidak memiliki titik panas menunjukkan bahwa dampak karhutla dapat meluas mengikuti kondisi angin. Karena itu, pemantauan tidak hanya diperlukan di lokasi kebakaran, tetapi juga di daerah yang berpotensi menerima kiriman asap. Bagi masyarakat, dampaknya berkaitan langsung dengan kualitas udara, jarak pandang, dan kebutuhan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi kualitas udara dan imbauan kesehatan tersampaikan secara tepat.

Di tengah persoalan kebencanaan, KPK mengungkap penyitaan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan di BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan jumlah uang yang disita dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp 3,3 miliar. Penyidik juga menyita aset kripto dengan nilai satu digit miliar rupiah serta logam mulia seberat ratusan gram.

Barang bukti itu diamankan dari sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut setelah melakukan operasi tangkap tangan di kantor BNPB. Namun, hingga informasi yang tersedia, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun hubungan dugaan korupsi tersebut dengan penanganan bencana tertentu. (EER)