Said Didu Bongkar 18 Operasi Politik Jokowi Saat Berkuasa, Muluskan Gibran Jadi Wapres Salah Satunya

JAKARTA, AFU.ID — Tudingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa polemik ijazah keluarganya merupakan bagian dari 'operasi politik' untuk menurunkan reputasi (downgrade) menuai respons telak. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membongkar balik rekam jejak rezim sebelumnya dan membeberkan setidaknya 18 bentuk operasi politik yang diklaim dilakukan Jokowi selama memegang tampuk kekuasaan.

Said Didu menegaskan, istilah "operasi politik" bukanlah hal asing, melainkan instrumen sistemik yang kerap digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan mengatur konstelasi politik nasional. "Sekadar mengingatkan, minimal 18 operasi politik yang Pak Jokowi lakukan selama berkuasa," ujar Said Didu, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Rincian 18 Operasi Politik Rezim Jokowi Versi Said Didu

Dalam daftar yang dipaparkan, Said Didu merinci berbagai peristiwa besar yang mencakup rekayasa konstitusi, intervensi hukum, pengekangan oposisi, hingga politik dinasti:

• Intervensi Konstitusi Batas Usia Capres-Cawapres: Mengubah aturan hukum di Mahkamah Konstitusi demi memuluskan jalan sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden di Pilpres 2024.

• Politik Dinasti di Berbagai Tingkatan: Menggerakkan mesin kekuasaan untuk memenangkan Gibran sebagai Wali Kota Solo, menantu Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatra Utara, serta proses instan penobatan putra bungsu Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

• Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019: Menyoroti kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

• Peristiwa Berdarah KM-50: Mengungkit tragedi penembakan laskar Front Pembela FPI di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50.

• Pembubaran Ormas FPI: Kebijakan pembubaran Front Pembela FPI secara sepihak oleh negara.

• Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Golkar: Intervensi kekuasaan dalam suksesi kepengurusan Partai Golkar.

• Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Amanat Nasional (PAN): Masuknya pengaruh kekuasaan dalam internal partai.

• Upaya Pengambilalihan Partai Demokrat: Dinamika politik eksternal yang mendera Partai Demokrat.

• Pemenjaraan Tokoh Oposisi: Kriminalisasi dan penahanan sejumlah aktivis serta tokoh kritis, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS), Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan.

• Kriminalisasi Lawan Politik: Penggunaan instrumen aparat penegak hukum untuk membungkam pengkritik rezim.

• Politik Balas Budi Komisaris BUMN: Obral kursi jabatan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikhususkan bagi para relawan, pendukung, dan tim sukses.

• Penggunaan Lembaga Pemilu: Indikasi pelemahan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu sebagai alat stempel kemenangan rezim.

• Intervensi Pemilihan Pimpinan Ormas Besar: Campur tangan kekuasaan dalam suksesi kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak dua kali.

• Obral Konsesi Tambang: Kebijakan pembagian izin usaha pertambangan kepada kelompok atau ormas tertentu yang dinilai sarat muatan oligarki.

• Rentetan Rekayasa Kebijakan Lainnya: Akumulasi dari berbagai instrumen kekuasaan, pelemahan oposisi parlemen, hingga manipulasi opini publik untuk membungkam kontrol sosial sepanjang kepemimpinannya.

Pernyataan Jokowi yang merasa diserang operasi politik turut dikomentari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Ia menilai klaim tersebut justru menunjukkan adanya kepanikan di lingkaran terdekat mantan presiden menghadapi gelombang desakan pembentukan Pansus Hak Angket Ijazah Gibran di parlemen yang kian membesar.

"Kenapa saya nggak terkejut dan tidak heran? Karena ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kejelasan siapa aktor dan siapa penunggang gelap yang dimaksud oleh Pak Jokowi sejak 3 tahun yang lalu sudah sering diungkapkan Pak Jokowi kondisi seperti ini," kata Ray Rangkuti, Sabtu (17/10/2026).

Ray menambahkan, narasi menyalahkan "penumpang gelap" atau "operasi politik" merupakan pola klasik yang kerap digunakan Jokowi setiap kali kehabisan argumen menghadapi kritik publik. "Ini saya kira menunjukkan bahwa ada kepanikan di lingkungan Pak Jokowi terkait dengan perkembangan ijazah ini, khususnya dorongan supaya dilakukan hak angket yang hari demi hari makin membesar, dan seperti biasa kala Pak Jokowi kehabisan argumen, nah beliau akan sampaikan pernyataan seperti ini," pungkasnya. (MAR)