JAKARTA, AFU.ID — Ambisi politik mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo memang tak pernah pension. Manuver politik terus dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini menjadi kendaraan politiknya. Terbaru, sebuah rekaman video singkat viral di media sosial memperlihatkan Jokowi, menerima kunjungan rombongan tokoh agama dan para "Gus" di kediamannya.
Dari video yang beredar Kamis (10/9/2026), tampak suasana akrab menyelimuti pertemuan tersebut. Di tengah arahan singkat agar rombongan berdiri berdampingan untuk dokumentasi foto dan video, terdengar celetukan hangat. "Ayo Pak Gus, sini aja," sembari rombongan secara khusyuk memanjatkan doa bersama. Usai berdoa dan bersalaman, terlihat momen ketika Jokowi membagikan bingkisan berupa amplop putih dari atas meja kepada para tamu yang hadir.
Pertemuan tersebut hanyalah satu dari rangkaian manuver politik yang gencar dilakoni Jokowi belakangan ini. Sebelumnya, gelombang kunjungan sejumlah kepala desa (kades) ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, sempat memicu beragam spekulasi liar di ruang publik. Silaturahmi para kades tersebut bahkan dikait-kaitkan dengan isu politik berskala besar, termasuk tudingan tak berdasar mengenai upaya penggantian atau kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika politik semakin memanas ketika Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, melontarkan spekulasi sensitif mengenai potensi percepatan Pemilu 2029. Budi Arie terang-terangan membocorkan obrolan internalnya dengan Jokowi di hadapan audiens. "Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie yang disambut seruan "Siap!" dari para pendukungnya.
Budi Arie bahkan mengomparasikan kondisi sosial-ekonomi saat ini dengan transisi Orde Baru 1997–1999. "Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," tandasnya.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai isu percepatan pemilu yang dilempar Budi Arie merupakan bagian dari langkah dan strategi politik yang terukur dari Jokowi. Menurut Mahfud, kendati Budi Arie menuai banyak kritik tajam, situasi tersebut justru memberikan keuntungan posisi politik bagi Jokowi.
"Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap aja Pak Jokowi yang diuntungkan," ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD Official.
Mahfud menegaskan, Budi Arie tidak akan terseret masalah hukum karena peryataannya sekadar wacana. Ia menilai isu tersebut deliberately dilempar ke publik, sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinaungi putra Jokowi dihadirkan seolah-olah marah untuk menambah tekanan politik.
"Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan," jelas Mahfud. "Kan PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini gitu. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum," tambahnya.
Mahfud juga menyoroti perubahan sikap Budi Arie yang sempat meminta maaf namun tetap melanjutkan analisisnya. "Ini menurut saya kecerdikannya kalau mau dianggap Pak Jokowi itu mengetahui, bahkan menyuruh ini, itu kecerdikan menurut saya. Tidak akan mengancam Budi Arie secara hukum, dan juga PSI akan makin terkenal, Pak Jokowi makin terkenal juga," pungkasnya.
Sayangnya, berbagai manuver politik yang dilakukan Jokowi itu, ternyata belum mampu mendongkrak elektabilitas PSI. Survei Parameter Politik Indonesia pimpinan Adi Prayitno mengungkapkan, elektabilitas PSI masih stagnan di posisi pemilu terdahulu, yakni di angka 2,6 persen di bawah PPP.
Survei yang dilaksanakan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 ini juga menyoroti sejauh mana aktivitas atau safari politik figur seperti Joko Widodo berdampak pada tingkat keterpilihan PSI. Hasilnya, sebagian besar publik tercatat belum mengubah atau menyatakan ketertarikan secara masif untuk memilih partai tersebut.
Hasl survei sendiri menyatakan, sebanyak 37,1% masyarakat mengetahui Jokowi melakukan safari politik untuk membesarkan PSI. Sementara 62,9% lainnya menyatakan tidak mengetahui hal tersebut. "Dari masyarakat yang menyatakan tahu kalau Jokowi itu blusukan dan bekerja untuk PSI, kira-kira begitu, ada sekitar kurang lebih 13,0% yang menyatakan tertarik untuk bergabung dengan PSI," ujar Adi Prayitno.
Namun, Adi menggarisbawahi, angka 13 persen tersebut baru sebatas ketertarikan awal, bukan ceruk suara pasti. "Intinya ada potensi. Tapi ingat namanya potensi itu ya bisa menjadi bagian dari PSI atau tidak menjadi bagian dari PSI. Sangat tergantung dengan kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh PSI di masa-masa yang akan datang," terang Adi. Selebihnya survei PPI mengungkapkan, 34,8% responden menyatakan tidak tertarik memilih PSI, sebanyak 28,1% menyatakan biasa saja, sedangkan 24,2% lainnya tidak menjawab.
Hasil survei PPI ini jauh berbeda dengan survei SMRC yang menyebutkan elektabilitas PSI disebut melejit ke angka 4,1 persen melampaui PAN dan PPP. Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, menyoroti perbedaan tajam dua lembaga survei tersebut. "Satu di antara dua orang polster yang masih layak dipertimbangkan hasil survei dan analisis politiknya, selain Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia adalah Adi Prayitno, Parameter Politik," kata Erizal.
Erizal menilai, merujuk pada data Parameter Politik, panggung politik yang dibangun Jokowi belum memberikan dampak elektoral yang signifikan secara riil bagi PSI. "Artinya, kerja-kerja politik yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) masih mengalami stagnasi dari segi preferensi pemilih, kalau berpegang dengan hasil survei lain, terutama Parameter Politik. Tapi kalau memegang survei SMRC, PSI melejit. Anda lebih percaya siapa? Itu juga nanti menentukan preferensi pilihan politik Anda," pungkas Erizal. (MAR)
