JAKARTA, AFU.ID — Rocky Gerung menegaskan dirinya tidak akan mengubah sikap kritis meski kini menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dirinya tetap menyuarakan apa yang dirasakan tepat, termasuk dalam kasus pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sedang santer saat ini. Dia menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi langkah untuk meredam kemarahan publik sekaligus melindungi Presiden Prabowo Subianto dari dampak polemik politik yang menyeret wakilnya.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam perbincangan bersama Akbar Faizal disaksikan Afu.id di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Rocky menjelaskan alasan menerima jabatan di lingkungan Istana, sikapnya terhadap kekuasaan, hingga pandangannya mengenai polemik ijazah Gibran. Rocky menegaskan, keputusannya bergabung dengan Wantimpres bukan berarti dirinya menyerah pada kekuasaan. Dia justru ingin menggunakan posisinya untuk mengawasi kekuasaan dari dalam. "Saya anti power. Anti power yang obsesif anti surplus kekuasaan," kata Rocky.
Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kekuasaan, melainkan pada kekuasaan yang berlebihan dan tidak terkendali. Kondisi tersebut, kata Rocky, dapat menjadi sumber korupsi. Rocky bahkan menyebut Istana sebagai sarang korupsi yang harus diawasi. Karena itu, dia menilai keberadaannya di lingkungan kepresidenan tidak bertentangan dengan sikap kritis yang selama ini dia tunjukkan.
Dia juga memastikan Presiden Prabowo telah mengetahui karakter dan pola pikirnya sebelum menunjuknya sebagai anggota Wantimpres. Rocky mengatakan, dirinya tidak mungkin mengubah identitas intelektual hanya karena memperoleh jabatan. "Tidak mungkin saya ubah identitas psikologi saya atau mode of thought saya hanya karena ada jabatan Wantimpres," ujarnya.
Rocky Usul Gibran Mundur
Salah satu pernyataan paling menonjol dalam perbincangan tersebut adalah usulan Rocky agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Rocky menyampaikan pandangan itu ketika membahas polemik ijazah Gibran dan dampak politiknya terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menilai persoalan tersebut berpotensi memicu kemarahan publik yang semakin besar apabila tidak diselesaikan secara tepat. Karena itu, Rocky mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi amuk massa ataupun menyeret Prabowo ke dalam persoalan yang berpusat pada wakil presiden.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme politik di DPR, bukan dibiarkan berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Dia juga mengingatkan adanya risiko ketika persoalan Gibran dikaitkan langsung dengan legitimasi pemerintahan Prabowo. Dalam pandangannya, pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah untuk meredakan ketegangan politik sekaligus mencegah Presiden Prabowo ikut menanggung beban moral dari polemik tersebut. "Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal," kata Rocky.
Rocky menekankan bahwa usulan tersebut merupakan pandangan pribadinya dalam membaca situasi politik, bukan pernyataan resmi Wantimpres. Dia menjelaskan, sebagai anggota Wantimpres, dirinya memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan pertimbangan yang disampaikan secara langsung kepada presiden. Karena itu, dirinya membedakan pandangannya sebagai individu dan akademisi dengan masukan yang disampaikannya dalam kapasitas resmi sebagai anggota lembaga kepresidenan. (EER)
Saksikan tayangan selengkapnya hanya di podcast Akbar Faizal Uncensored agar mendapat informasi yang lebih utuh dan lengkap.