Tawaran Bantuan Tak Direspons Prabowo, Malaysia Bawa Isu Karhutla Indonesia ke KTT ASEAN

JAKARTA, AFU.ID — Malaysia akan membawa persoalan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia ke forum ASEAN. Isu tersebut direncanakan dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, 10-12 November 2026. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan, persoalan kabut asap perlu mendapat perhatian khusus dari negara-negara ASEAN karena dampaknya telah dirasakan di beberapa negara.

“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau tidak diklasifikasikan sebagai bencana alam,” kata Mohamad Hasan, dikutip dari Bernama, Senin (12/10/2026). Selain membawa isu karhutla ke forum regional, Malaysia masih menunggu respons resmi Indonesia atas tawaran bantuan untuk memadamkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Kuala Lumpur telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel untuk mendukung operasi di wilayah terdampak. Tawaran itu disampaikan saat kunjungannya ke Jakarta bulan September dan telah ditindaklanjuti melalui surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada mitra mereka di Indonesia.

“Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka,” kata Ahmad Zahid. Meski belum menerima jawaban, pemerintah Malaysia menyatakan tetap berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin belum membutuhkan bantuan tersebut. Juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil juga menyebut kabinet belum menerima laporan terbaru mengenai tindak lanjut tawaran itu, sehingga aset bantuan masih disiagakan.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyatakan, masih mampu menangani karhutla dengan mengandalkan sumber daya dalam negeri dan belum menetapkan status bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi. “Masih mampu kita menangani karhutla,” kata Dudung. Dalam laporan terbaru, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut luas lahan yang masih ditangani petugas mencapai 639,23 hektare di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. (RAI)