Pertemuan Jokowi-Prabowo Semalam Mungkin Berhasil, Tetapi MK Tetap Tegaskan Gibran Tak Punya Ijazah SMA

Jakarta, AFU.ID — Pertemuan tertutup antara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (6/10/2026), menjadi sorotan publik. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 19.00 hingga 20.45 WIB itu bertepatan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tadi malam, namun dirinya mengaku tidak mengetahui isi pertemuan, lantaran dirinya tidak hadir. "Pertemuan yang semalam berlangsung saya juga enggak hadir. Sehingga isi dari pertemuannya juga saya belum tahu," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima. Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, membatalkan penetapan hasil Pilpres 2024 sepanjang menyangkut Gibran, serta menyatakan bahwa pencalonan Gibran mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA/sederajat.

“MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Namun dikarenakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maka permohonan tidak dapat diterima,” demikian bunyi putusan MK dibacakan Selasa (6/10/2026) malam.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Lembaga tersebut juga menegaskan bahwa sengketa hasil pemilihan presiden hanya dapat diajukan dalam jangka waktu terbatas setelah pengumuman hasil resmi, sehingga perkara ini tidak tepat diajukan jauh setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Di balik penolakan tersebut, MK tidak tinggal diam. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim secara tegas menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Dokumen yang diajukan, terutama Certificate of Attendance dari UTS Insearch, hanya dianggap sebagai bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan ini seperti “melancarkan bola panas”. MK mengakui persoalan substantif terkait syarat pendidikan Gibran, namun tidak berwenang membatalkan jabatannya melalui mekanisme PHPU. Bivitri menilai MK melempar isu tersebut ke lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.

Langkah selanjutnya yang terbuka adalah mekanisme pemakzulan atau impeachment. Proses ini hanya dapat dilakukan melalui jalur politik di DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan di MK, dan akhirnya diputus oleh MPR. Sejumlah pihak, termasuk kuasa hukum pemohon, telah mengisyaratkan akan mendorong langkah tersebut dengan mendesak DPR dan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan MK.

Dengan demikian, meski lobi politik di tingkat elite tampak berhasil menjaga posisi Gibran untuk saat ini, catatan MK mengenai ketiadaan bukti ijazah setara SMA tetap menjadi amunisi yang dapat digunakan di kemudian hari melalui jalur konstitusional yang tersedia. (EER)