JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Usai meninjau lokasi kebakaran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026), Kepala Negara melanjutkan peninjauan dan memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Riau, Sumatera, pada Senin (24/8/2026).
Namun, di tengah maraton kunjungan kerja dan rapat terbatas tingkat tinggi tersebut, sosok Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni justru sama sekali tidak terlihat mendampingi Presiden. Saat membuka rapat posko penanganan di Pontianak maupun Palangka Raya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merinci jajaran pejabat yang hadir, mulai dari Mendagri Tito Karnavian, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, hingga para kepala daerah dan instansi teknis seperti BMKG dan BNPB.
Nama Menhut Raja Juli Antoni absen dari seluruh daftar pejabat yang diajak Presiden di Kalimantan hingga Sumatera, meskipun urusan karhutla merupakan ranah krusial kementeriannya. Absennya Menhut di tengah krisis kebakaran hutan ini memperkuat desakan publik dan parlemen yang menilai kementeriannya gagal dalam langkah mitigasi awal.
Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk bersikap ksatria dan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menyentil kinerja Menhut setelah data kementerian mencatat luas karhutla nasional telah menembus 202.004 hektare hingga Juli 2026.
Sonny menyoroti ketimpangan beban kerja 265 personel Manggala Agni di Kalbar yang harus memadamkan 38.310 hektare lahan. "Artinya satu petugas memikul beban menjinakkan api di area seluas lebih dari 144 hectare," ujarnya.
Meski kementerian mengklaim telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), mengaktifkan War Room, serta menambah personel gabungan, Sonny menilai, hasilnya tidak tampak di lapangan. "Jika koordinasi tersebut efektif, api tidak akan meluas secara tak terkendali. Ini merupakan ancaman mematikan bagi keselamatan petugas, bukan sekadar operasi mitigasi," tegas Sonny.
Selain rapor merah penanganan karhutla, posisi Raja Juli Antoni di jajaran Kabinet Merah Putih semakin terpojok akibat deretan polemik personal dan dugaan kasus hukum. Nama politikus Politisi PSI ini disorot setelah ia mengakui menerima dan melaporkan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) saat audiensi di Kemenhut.
Namun belakangan terungkap nilainya kurang Sin$2.000 dari jumlah yang diperbincangkan. Amplop yang diberikan Bupati non aktif Kuansing Suhardman Amby diperkirakan berisi Sin$14.000, namun saat dikembalikan Raja Juli ke KPK hanya berisi Sin$12.000.
Sorotan publik juga diperparah oleh beredarnya foto dirinya bermain domino dengan seseorang yang diduga mantan tersangka pembalakan liar. Raja Juli juga sempat kena teguran terbuka dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Pasalnya, Raja Juli menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Cara Fasilitasi dan Syarat Kemitraan Perhutanan Sosial bertanggal 13 Juli 2026 saat sang menteri sedang menunaikan ibadah umrah.
Rangkaian kegagalan teknis di lapangan serta isu integritas ini memicu spekulasi liar mengenai sinyal reshuffle kabinet dari Presiden Prabowo. Meski isu reshuffle makin kuat, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, fokus Presiden saat ini adalah percepatan eksekusi pemadaman, penambahan armada water bombing, penegakan hukum, hingga pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan.
Terkait karhutla, Raja Juli Antoni sendiri menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik individu maupun korporasi. "Saya kira perintah Pak Presiden Prabowo jelas, tanpa pandang bulu. Baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas," tegas Raja Antoni, saat meninjau penanganan karhutla di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (23/8/2026).
Dia mengatakan, penegakan hukum berjalan bersamaan dengan pemadaman karhutla di lapangan. "i Gakkum Kehutanan sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah disegel, dan 9 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya. (MAR)
