Bantah Peras Pejabat Rp5 Miliar, Bupati Tulungagung Nonaktif Berdalih Uangi Digunakan untuk Safari Ramadan

JAKARTA, AFU.ID - Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026). Gatut secara tegas menepis tuduhan yang menyebut dirinya telah memeras pejabat daerah serta menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

Usai persidangan, mantan Wakil Bupati Tulungagung tersebut menyanggah isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saksi Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung. Ia menegaskan bahwa aliran dana yang dipersoalkan dalam dakwaan sejatinya merupakan alokasi resmi untuk operasional kegiatan Safari Ramadan Pemkab Tulungagung, termasuk penyerahan bantuan secara simbolis kepada takmir masjid dan anak yatim.

Gatut mengklaim dirinya sama sekali tidak memegang atau mengetahui nominal isi amplop bantuan yang dibagikan karena seluruh persiapan teknis dan anggaran dikelola penuh oleh panitia penyelenggara. Meski mengaku keberatan dengan substansi BAP saksi, ia menyatakan akan menghormati jalannya persidangan dan menyerahkan penilaian akhir kepada majelis hakim.

Perkara dugaan korupsi yang menyeret Gatut Sunu ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada pertengahan April 2026. Dalam konstruksi perkara yang disusun tim penyidik, Gatut bersama ajudan pribadinya diduga memeras 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung untuk mengumpulkan komitmen dana hingga Rp5 miliar, di mana sebesar Rp2,7 miliar dilaporkan telah terealisasi.

Selain skema pemerasan pejabat, KPK turut mengusut dugaan penerimaan gratifikasi dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengondisian paket proyek penunjukan langsung (PL) infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum. Untuk membuktikan dakwaan tersebut di hadapan majelis hakim, tim JPU KPK menyiagakan lima penuntut umum beserta sederet dokumen catatan kerja APBD dan proyek fisik TA 2026 sebagai barang bukti utama (RHU)