Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Prabowo Buka Opsi MBG Dikelola dengan Model "School-Based Kitchen" ala Jepang
Bagikan:
Penulis: Agung Riyadi
Ringkasan Berita
Presiden Prabowo Subianto mengizinkan kajian untuk mengimplementasikan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan model "School-Based Kitchen" ala Jepang, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan di sekolah. Rapat terbatas yang diadakan di Jakarta memberikan waktu satu bulan bagi Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi alternatif skema pengelolaan ini, setelah sebelumnya mengalami kritik terkait sistem sentralistik yang menyebabkan penurunan kualitas makanan dan kasus keracunan. Meskipun ada dukungan terhadap perubahan ini, tantangan tetap ada, terutama dalam hal regulasi dan infrastruktur sekolah yang tidak siap untuk menerima model baru tersebut.
Siswa menunjukkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah (ANTARA)
Sentimen Berita
33% sumber condong ke kiri
Kiri33%
Netral33%
Kanan34%
JAKARTA, AFU.ID - Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis berbasis kantin sekolah (School-Based Kitchen) ala Jepang kemungkinan bakal diterapkan di Indonesia. Kemungkinan ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan "lampu hijau" untuk mengkaji hal tersebut.
Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam, memberikan tenggat waktu satu bulan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji alternatif skema eksekusi di luar pakem Perpres Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG yang selama ini mengunci mati operasional hanya lewat SPPG.
Perubahan arah kebijakan ini disambut dengan nada campur aduk oleh parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Charles Honoris mengungkapkan, konsep berbasis sekolah (school-based kitchen) sebenarnya merupakan desakan awal legislatif yang sempat diabaikan oleh pemerintah.
Charles menyayangkan sikap keras kepala BGN di awal program yang memaksakan konsep sentralistik terpusat. Akibatnya fatal, rantai distribusi logistik yang panjang dari SPPG menuju sekolah-sekolah berujung pada menurunnya kualitas makanan, hilangnya suhu hangat saji, hingga gelombang kasus keracunan makanan.
"Sebetulnya ini sesuatu yang sudah kita sampaikan sejak awal. Kalau kita benchmarking dari negara-negara yang berhasil menjalankan program makan bergizi, maka yang terbaik adalah menggunakan model school-based kitchen. Rantai distribusinya pendek, potensi keracunan menjadi kecil, makanan disajikan hangat, dan orang tua murid bisa terlibat langsung mengawasi," tegas Charles di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/7/2026).
Meskipun menyambut baik perubahan ini, Charles meragukan eksekusinya karena tata kelola infrastruktur yang telanjur semrawut. "Dapur (SPPG) yang ada saja sekarang sudah terlalu banyak dibangun dan telanjur semrawut. Bagaimana menyelesaikan masalah investasi dapur lama ini sekarang menjadi persoalan tersendiri," tambahnya.
Senada dengan Charles, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai, pelibatan kantin dan dapur sekolah akan memangkas biaya investasi operasional secara signifikan dibanding jika proyek dapur tersebut terus diserahkan kepada pihak yayasan atau swasta ketiga. Selain efisiensi biaya, Yahya menyoroti faktor pengawasan moral dari ekosistem sekolah itu sendiri.
"Pelibatan sekolah akan meningkatkan partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaat di satu sekolah cenderung terlokalisasi, tidak terlalu banyak seperti jika dipasok dari sentra besar," ujar Yahya, Jumat (17/7/2026).
Hanya saja, Yahya mewanti-wanti pemerintah agar melakukan pemetaan (mapping) yang ketat sebelum mengeksekusi kebijakan ini secara massal. Pasalnya, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki lahan dan ruangan yang layak untuk disulap menjadi dapur higienis.
Meniru Kedisiplinan Sistem "Kyushoku" di Jepang
Jika Indonesia baru meraba-raba konsep school-based kitchen, Jepang telah menyempurnakan sistem ini selama lebih dari satu abad melalui program makan siang sekolah nasional yang dikenal dengan nama Kyushoku. Di Jepang, makan siang di sekolah bukan sekadar urusan mengisi perut kosong, melainkan bagian integral dari kurikulum pendidikan karakter (shokuiku atau pendidikan pangan).
Terkait makanan, sumber bahan baku MBG di Jepang mengutamakan bahan pangan lokal (local sourcing) dari pertanian di sekitar distrik sekolah untuk meminimalkan waktu perjalanan logistik. Jarak dari dapur sekolah ke ruang kelas disetting kurang dari 5 menit, untuk memastikan makanan disajikan pada suhu optimal (panas tetap panas, dingin tetap dingin) guna mencegah bakteri berkembang biak.
Kemudian, seluruh staf dapur wajib mengenakan seragam sterilisasi penuh (baju putih, masker, penutup rambut) dan menjalani pemeriksaan kesehatan periodik secara ketat. Siswa di Jepang juga diajarkan mandiri mengambil makanannya sendiri alias tidak ada pelayan. Siswa secara bergilir bertugas memakai apron steril, membawa makanan ke kelas, membagikannya secara adil, dan membersihkan kembali peralatan makan secara mandiri.
Untuk menjaga keamanan pangan, standar sanitasi sekolah di Jepang sangat ketat sehingga sampel dari setiap porsi makanan yang dimasak di sekolah wajib dibekukan dan disimpan selama dua minggu di laboratorium sekolah. Tujuannya adalah sebagai rujukan investigasi instan jika di kemudian hari muncul keluhan sakit perut dari salah satu siswa.
Pintu alternatif kini telah dibuka oleh Presiden Prabowo. Namun, tantangan terbesar BGN di bawah kendali Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, adalah melakukan rekayasa regulasi terhadap Perpres 115 yang telanjur membatasi ruang gerak penyaluran hanya via SPPG.
Agustina membenarkan bahwa saat ini regulasi awal memang sangat kaku. "Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'. Beliau meminta setiap pilihan kebijakan dikaji dengan baik apa dasarnya," urai Agustina.
Pemerintah kini memiliki waktu kurang dari satu bulan untuk merumuskan ulang peta jalan MBG. Jika desentralisasi berbasis kantin sekolah ini berhasil digulirkan, program MBG tidak hanya akan menjadi jaring pengaman nutrisi nasional, tetapi juga mesin penggerak ekonomi mikro di sekitar gerbang sekolah dan pasar-pasar tradisional di seluruh pelosok Indonesia.
