Patriot Bond Disamakan dengan Tax Amnesty, Pengamat Desak Danantara Buka-bukaan

JAKARTA, AFU.ID – Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Feiral Rizky Batubara menilai rencana penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara tidak dapat disamakan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menurut Feiral, kedua instrumen memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Ia menyebut tax amnesty berkaitan dengan pengungkapan aset serta penyelesaian kewajiban perpajakan, sedangkan Patriot Bond dirancang sebagai instrumen investasi untuk mendukung pembiayaan proyek dan program strategis.

“Tax amnesty adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan aset dan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan ketentuan tertentu. Sementara Patriot Bond merupakan instrumen investasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi modal publik dalam pembiayaan proyek dan program strategis. Jadi konteksnya berbeda,” kata Feiral dalam keterangannya, Senin, (29/6/2026).

Rencana penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebelumnya memicu kritik dari sejumlah pihak. Instrumen tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor global hingga berisiko terhadap reputasi Danantara dan pasar keuangan nasional.

Feiral menilai kekhawatiran itu harus dijawab dengan tata kelola yang kuat, transparansi informasi, serta mekanisme penerbitan yang dapat diuji publik. Menurut dia, kredibilitas Danantara tidak akan ditentukan oleh nama instrumen yang diterbitkan, melainkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi kepada investor maupun masyarakat.

“Transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah dan Danantara memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan, skema, manfaat, risiko, serta penggunaan dana dari Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Feiral menilai instrumen tersebut dirancang untuk mendorong mobilisasi modal domestik, memperdalam pasar keuangan, dan mendukung pembiayaan proyek strategis nasional.

“Intinya adalah bagaimana menggerakkan modal domestik dan menarik dana masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Tujuannya agar dana tersebut dapat dikelola menjadi instrumen investasi yang kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan dan transformasi ekonomi nasional,” katanya. (RHU)