Polemik Hotel Sultan, Setneg: Indobuildco Hanya Pegang Izin 30 Tahun

JAKARTA, AFU.ID – Kementerian Sekretariat Negara menegaskan PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kuasa hukum Kemensetneg, Chandra Hamzah, mengatakan Indobuildco hanya pernah mendapatkan izin penggunaan lahan selama 30 tahun. Karena itu, pemerintah menilai proses pengosongan Hotel Sultan telah sesuai dengan ketentuan hukum.

“Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta,” kata Chandra kepada wartawan di lokasi, Kamis (18/6/2026).

Chandra menyampaikan hal itu saat menjelaskan dasar hukum pengosongan Hotel Sultan. Ia juga menunjukkan salinan dokumen pembebasan lahan sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah dibebaskan pemerintah sejak periode 1958 hingga 1962. “Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi, bukan cuma sekadar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun ‘58 sampai dengan ‘62,” ujarnya.

Chandra menegaskan tidak pernah ada transaksi jual beli tanah antara pemerintah dan PT Indobuildco. Menurut dia, yang diberikan kepada perusahaan tersebut hanya izin penggunaan lahan, bukan pengalihan hak kepemilikan.

Setelah izin penggunaan selama 30 tahun berakhir, Indobuildco disebut sempat memperpanjang izinnya selama 20 tahun. Namun, Chandra menyebut perpanjangan itu kemudian menimbulkan persoalan hukum tersendiri. “Dan itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023 HGB-nya sudah berakhir, dan kemudian PPKGBK dan Kementerian Sekretariat Negara mengupayakan pengembalian tanah ini,” terangnya.

Dengan berakhirnya hak guna bangunan tersebut, pemerintah kemudian menempuh proses hukum untuk mengembalikan aset Hotel Sultan ke negara. Chandra mengatakan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pengosongan Hotel Sultan pada Kamis ini, status lahan tersebut menjadi barang milik negara.

Karena itu, pemanfaatan tanah eks Hotel Sultan ke depan harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020. “Bagaimana pelaksanaan selanjutnya, pemanfaatan harus sesuai dengan PMK. Jangan paksa kami untuk melanggar PMK ini. Segala macam bentuk harus sesuai dengan PMK ini, ya,” pungkasnya. (FAD)