Pasca-Eksekusi, Setneg Buka Opsi Pekerjakan Kembali Eks Karyawan Hotel Sultan

JAKARTA, AFU.ID — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) memastikan akan memperhatikan nasib para eks karyawan Hotel Sultan, Jakarta, setelah eksekusi pengosongan lahan dan bangunan hotel tersebut dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026). Wamensesneg, Juri Ardiantoro membuka peluang agar para eks pegawai itu kembali dipekerjakan untuk mendukung aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Juri menyampaikan, Kementerian Sekretariat Negara telah meminta Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk tidak sekadar mendata eks karyawan Hotel Sultan, melainkan benar-benar memperhatikan kelangsungan nasib mereka pasca pengosongan. “Nanti kita akan data, ajak komunikasi dan ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK,” ujar Juri kepada wartawan di depan Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026).

Menurut Juri, proses pendataan dan komunikasi dengan eks karyawan baru akan dibahas lebih lanjut setelah proses pengosongan kawasan eks Hotel Sultan selesai dilakukan. Ia menyebut PPKGBK juga telah menyiapkan posko sebagai kanal komunikasi resmi bagi para eks karyawan yang terdampak.

Senada dengan itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan, para eks karyawan Hotel Sultan dapat langsung mendaftarkan diri melalui posko crisis center yang telah disiapkan. Data pendaftaran tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk penanganan lebih lanjut.

Rakhmadi menegaskan pihaknya akan memastikan hak-hak para eks karyawan tetap terpenuhi, mengingat masih ada kewajiban-kewajiban dari masa kerja mereka sebelumnya yang perlu diselesaikan.

Eksekusi pengosongan kawasan eks Hotel Sultan di Blok 15 GBK, Senayan, Jakarta, merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah negara dinyatakan menang dalam sengketa lahan melawan PT Indobuildco, yang sebelumnya berstatus sebagai pengelola kawasan tersebut.

Adapun sebagai informasi, eksekusi ini berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst yang menyatakan PT Indobuildco melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian lahan ke negara. Putusan ini diperkuat oleh tujuh putusan Mahkamah Agung sejak 2011-2024 serta putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan nilai aset yang dieksekusi diklaim mencapai lebih dari Rp 28,9 triliun. Nilai tersebut menjadikannya eksekusi perdata terbesar dalam sejarah hukum Indonesia.

(NAD)